Perjanjian Dagang dengan AS Berpotensi Berubah, RI Minta Tarif Produk Unggulan Tetap 0 Persen

Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa Indonesia meminta Amerika Serikat (AS) tetap memberlakukan tarif impor nol persen bagi sejumlah produk unggulan Indonesia sebagaimana tercantum dalam kesepakatan Agreement on Reciprocal Tariff (ART).

Permintaan tersebut muncul setelah adanya perkembangan di AS, di mana Mahkamah Agung Amerika Serikat membatalkan kebijakan tarif darurat yang sebelumnya diberlakukan. Di sisi lain, Presiden AS Donald Trump menyatakan akan mengganti kebijakan tersebut dengan tarif impor global sebesar 10 persen.

Airlangga menjelaskan, dalam dokumen ART terdapat masa 60 hari untuk proses ratifikasi oleh kedua negara. Selama periode tersebut, implementasi perjanjian masih berpotensi mengalami penyesuaian mengikuti dinamika kebijakan masing-masing pihak.

Dengan mempertimbangkan situasi itu, Indonesia membuka opsi penerapan tarif umum 10 persen, namun tetap meminta agar komoditas unggulan seperti kopi, kakao, serta produk agrikultur lainnya tetap mendapatkan fasilitas tarif 0 persen sesuai kesepakatan awal.

“Kemarin Indonesia sudah menandatangani perjanjian, dan yang diminta oleh Indonesia adalah kalau yang lain semua berlaku 10 persen, tetapi yang sudah diberikan 0 persen itu kita minta tetap,” ujar Airlangga, Sabtu (21/2) waktu AS.

Selain sektor pertanian, pemerintah juga mengusulkan agar tarif nol persen tetap berlaku bagi produk industri unggulan seperti tekstil dan pakaian jadi yang telah disepakati dalam ART.

Menurut Airlangga, secara hukum Indonesia masih memiliki peluang mempertahankan fasilitas tersebut karena ketentuan tarif itu tercantum dalam perintah presiden (executive order) yang berbeda dari regulasi yang dibatalkan oleh Mahkamah Agung AS.

Meski demikian, pemerintah masih menunggu perkembangan lebih lanjut selama masa 60 hari ke depan. Ia menegaskan bahwa berbagai skenario telah dipertimbangkan sebelum penandatanganan ART dilakukan.

“Indonesia siap dengan berbagai skenario. Karena skenario keputusan MA AS ini sudah dibahas dengan USTR sebelum kita tandatangani,” pungkasnya.

Berita Lainnya

Warga Jakarta Bersatu Desak Pantai Ancol Gratis untuk Semua, Tiket Wahana Tetap...

Jakarta - Warga Jakarta Bersatu meluncurkan petisi bertajuk #AncolUntukSemua. Melalui petisi tersebut, mereka mendesak Pemerintah Provinsi DKI Jakarta membuka akses gratis bagi masyarakat yang...

Warga Gelar Aksi di Bundaran HI, Desak Tiket Masuk Pantai Ancol Digratiskan

Jakarta - Warga Jakarta Bersatu menggelar aksi solidaritas di kawasan Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta Pusat, Minggu (1/11/2026). Dalam aksi ini, mereka menyuarakan tuntutan...

MK Tolak Gugatan Warga Palangkaraya soal Anggaran Penanggulangan Bencana Karhutla

Jakarta - Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan uji materiil Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana yang diajukan empat warga Palangkaraya, Kalimantan Tengah,...

Stay Connected

0FansSuka
0PengikutMengikuti
0PelangganBerlangganan
- Advertisement -

FEED NEWS