Jakarta – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto, mengapresiasi berbagai terobosan yang dilakukan pemerintah daerah dalam menjawab tantangan pembangunan. Ia juga menekankan pentingnya kepemimpinan yang adaptif, terampil, dan mampu membaca dinamika di tingkat global, nasional, hingga lokal.
Dalam keterangannya di Jakarta, Selasa, Bima menyampaikan bahwa kepala daerah saat ini menghadapi kompleksitas yang jauh lebih tinggi dibandingkan sebelumnya. Tantangan tersebut mencakup dampak geopolitik global, perubahan kebijakan nasional yang dinamis, hingga tuntutan pelayanan publik di daerah.
“Saat ini sebagai orang yang pernah mengalami masa-masa yang tidak mudah memimpin daerah, saya sangat memahami suasana kebatinan betapa tidak mudahnya jadi kepala daerah, bupati, wali kota atau gubernur. Ada tiga tantangan sekaligus yang saat ini dihadapi oleh teman-teman kepala daerah yang mungkin agak berbeda dibanding generasi pertama kepala daerah langsung,” kata Bima.
Ia menjelaskan, tantangan tersebut meliputi tekanan global yang berdampak pada inflasi dan stabilitas ekonomi daerah, kebijakan nasional yang menuntut respons cepat, serta kewajiban memenuhi janji politik kepada masyarakat.
Bima juga menekankan pentingnya penerapan konsep statecraft dalam tata kelola pemerintahan. Menurutnya, kepala daerah tidak cukup hanya memiliki kecerdasan, tetapi juga harus terampil dan dapat dipercaya.
“Cerdas saja tidak cukup kata Presiden kalau tidak terampil. Terampil itu secara teknis bisa cepat begitu, tapi terampil belum tentu handal. Handal itu trusted atau terpercaya. Kata Presiden ya harus handal, bisa dipercaya, kedua terampil, cepat, dan ketiga cerdas,” ujarnya.
Dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Bima mencontohkan berbagai inovasi yang telah dilakukan sejumlah daerah, seperti optimalisasi pengelolaan reklame, perbaikan sistem parkir, hingga kerja sama dengan sektor swasta yang mampu memberikan nilai tambah ekonomi.
Ia juga menekankan pentingnya sinergi lintas sektor yang tidak harus selalu melalui mekanisme formal, tetapi dapat langsung menyasar persoalan strategis di masyarakat.
“Dan targetnya tentu dari forum ini nanti ada agenda-agenda yang akan diturunkan dalam aksi yang lebih konkret karena kita ingin sinergi ini tidak hanya orientasinya pada kelembagaan formal, tetapi juga langsung pada isu-isu sektoral,” kata Bima.
Dalam kesempatan yang sama, Gubernur Kalimantan Selatan, Muhidin, memaparkan inovasi daerahnya dalam menekan angka kemiskinan melalui program SITI HAWA LARI (Sistem Integrasi Ternak Itik di Lahan Rawa dan Lahan Kering).
“Di sini lah masyarakat kami mintakan kepada Bupati dan Walikota untuk paling utama menyiapkan memberikan bantuan kepada masyarakat untuk pembesaran dari pada itik tersebut. Ternyata cukup bagus untuk menambah pendapatan dari pada masyarakat yang ada di Kalsel,” ungkapnya.
Sementara itu, Bupati Sukamara, H. Masduki, menjelaskan berbagai langkah pengendalian inflasi yang dilakukan di daerahnya, mulai dari inspeksi pasar, program pangan murah bersama Bulog, hingga subsidi bagi nelayan dan penyaluran bantuan sosial.
“Upaya pengendalian inflasi yang kami lakukan juga diperkuat melalui Gerakan Tanam Cepat Panen, Bantuan Petani dan Nelayan hingga penyaluran BLT hingga pasar murah bersubsidi,” tutur Masduki.
Di sisi lain, Wali Kota Bontang, Neni Moerniaeni, menyoroti strategi peningkatan kualitas sumber daya manusia untuk menekan angka pengangguran. Program tersebut mencakup pelatihan keterampilan, pemagangan, sertifikasi tenaga kerja, hingga penguatan hubungan antara dunia industri dan lembaga pelatihan.
“Kami punya perda yang menjelaskan pemberi kerja wajib memperkerjakan tenaga kerja asli orang Bontang paling sedikit 75 persen, ini salah satu yang mendongkrak (penurunan) angka pengangguran di Kota Bontang,” kata Neni.
Melalui berbagai inovasi tersebut, pemerintah daerah diharapkan mampu menjawab tantangan pembangunan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.