Pemerintah Buka 35 Ribu Loker untuk Koperasi dan Kampung Nelayan Merah Putih, Statusnya Pegawai BUMN

Jakarta — Pemerintah resmi membuka proses rekrutmen melalui Panitia Seleksi Nasional (Panselnas) bagi 35.476 orang yang nantinya akan mengelola Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih (KDKMP) serta Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP).

Mereka yang lolos seleksi akan menjadi pegawai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dengan skema Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) selama dua tahun sesuai skema program untuk penguatan operasional.

Menteri Koordinator Bidang Pangan sekaligus Ketua Satuan Tugas Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih, Zulkifli Hasan, mengatakan bahwa rekrutmen ini bertujuan untuk mencari sosok-sosok yang kompeten dalam mengelola KDKMP dan KNMP.

“Pemerintah, melalui Panitia Seleksi Nasional SDM PHTC, akan membuka rekrutmen untuk putra-putri terbaik Indonesia untuk ikut serta dalam pengelolaan Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih dan Kampung Nelayan Merah Putih,” ujar Zulkifli dalam konferensi pers, Selasa (15/4).

Secara rinci, ia menjelaskan bahwa 35.476 posisi tersebut terdiri dari 30.000 lowongan untuk posisi manajer koperasi KDKMP, yang nantinya berada di bawah PT Agrinas Pangan Nusantara. Sementara itu, 5.476 lowongan sisanya dibuka untuk posisi pegawai KNMP, dengan status kepegawaian di bawah PT Agrinas Jaladri Nusantara.

Dalam proses rekrutmen tersebut, pemerintah akan menjalankan seleksi terbuka. Pendaftaran telah dibuka sejak hari ini (15 April) hingga 24 April 2026 melalui situs phtc.panselnas.go.id.

Zulkifli menambahkan, seleksi ini terbuka bagi lulusan D3, D4, dan S1 dari semua jurusan, dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 2,75 serta usia maksimal 35 tahun.

“Selain itu, kami tegaskan bahwa seluruh tahapan seleksi ini tidak dipungut biaya apapun,” lanjut dia.

Ia menegaskan bahwa pendaftaran hanya dapat dilakukan melalui situs resmi tersebut dan memastikan proses seleksi akan berlangsung secara adil. Zulkifli juga mengimbau calon pelamar untuk mewaspadai berbagai bentuk penipuan yang menjanjikan kelulusan tanpa melalui proses seleksi resmi.

“Tidak ada pihak yang dapat menjamin kelulusan. Bila ada pihak yang minta imbalan, nanti janji lulus, nah itu berarti menipu, berbohong,” terangnya.

Zulkifli menyebut bahwa seleksi ini merupakan tahap pertama, mengingat lebih dari 30.000 KDKMP dan 1.369 KNMP ditargetkan rampung pada pertengahan tahun ini. Ia juga menyampaikan bahwa pemerintah akan membuka rekrutmen tahap berikutnya, seiring target pembangunan 80.000 KDKMP di seluruh Indonesia.

“(KDKMP) yang akan jadi bulan Juni-Juli ini kira-kira 30.000 sampai 40.000 unit, sementara totalnya 80.000 unit. Jadi rekrutmennya bertahap,” imbuh dia.

Berita Lainnya

Warga Gelar Aksi di Bundaran HI, Desak Tiket Masuk Pantai Ancol Digratiskan

Jakarta - Warga Jakarta Bersatu menggelar aksi solidaritas di kawasan Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta Pusat, Minggu (1/11/2026). Dalam aksi ini, mereka menyuarakan tuntutan...

MK Tolak Gugatan Warga Palangkaraya soal Anggaran Penanggulangan Bencana Karhutla

Jakarta - Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan uji materiil Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana yang diajukan empat warga Palangkaraya, Kalimantan Tengah,...

Wamentan Alim Dorong Ekspor Pangan Diperkuat, Kesejahteraan Petani Jadi Prioritas

Jakarta - Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Alim Setiawan Slamet mendorong peningkatan ekspor pangan nasional yang dibarengi perbaikan kualitas produksi, pengembangan hilirisasi, serta pembenahan tata...

Stay Connected

0FansSuka
0PengikutMengikuti
0PelangganBerlangganan
- Advertisement -

FEED NEWS