Dalam RPJMN 2025–2029, pemerintah menetapkan target indeks literasi keuangan sebesar 69,35 persen dan inklusi keuangan mencapai 93 persen pada 2029. Dengan capaian tersebut, kedua indikator nasional itu telah berada di atas target yang ditetapkan.
Friderica menjelaskan, hasil survei nasional yang dilakukan Badan Pusat Statistik (BPS) terhadap 75 ribu responden di seluruh Indonesia menunjukkan bahwa target tersebut telah terlampaui.
Meski demikian, ia mengingatkan bahwa peningkatan literasi dan inklusi keuangan belum merata di seluruh wilayah. Kesenjangan antara masyarakat perkotaan dan perdesaan masih menjadi tantangan yang perlu ditangani bersama.
Menurut Friderica, sejumlah daerah telah mencatatkan tingkat literasi dan inklusi keuangan di atas rata-rata nasional. Namun, masih ada wilayah yang capaian kedua indikatornya tertinggal dan membutuhkan perhatian lebih lanjut.
“Di sini kita bisa melihat bahwa ada daerah-daerah yang memang sudah tinggi tingkat literasi dan inklusinya di atas tingkat nasional,” ujarnya.
Ia memaparkan, berdasarkan indeks literasi keuangan, DKI Jakarta menempati posisi teratas, disusul Kalimantan Selatan dan Bali. Sementara itu, untuk indeks inklusi keuangan, DKI Jakarta berada di urutan pertama, diikuti Yogyakarta dan Riau.
“Tapi kalau kita lihat inklusinya, yang tertinggi di DKI Jakarta, Yogyakarta dan Riau. Dan yang bisa kita lihat dari sini adalah bagaimana untuk daerah-daerah yang di ujung masih sangat jauh di bawah indeks nasional, ini jadi PR kita semua,” katanya menambahkan.
OJK menilai pemerataan akses terhadap layanan keuangan dan peningkatan pemahaman masyarakat mengenai produk serta layanan keuangan masih perlu diperkuat. Upaya tersebut diharapkan dapat membantu masyarakat di berbagai daerah memanfaatkan layanan keuangan secara lebih optimal.