 tidak hanya diarahkan untuk meningkatkan pemenuhan gizi masyarakat, tetapi juga menjadi peluang untuk menggerakkan perekonomian daerah melalui keterlibatan pelaku usaha lokal.){kind=link}
Berdasarkan data Badan Gizi Nasional (BGN) per 9 Oktober 2026, sebanyak 63.608 pemasok terlibat dalam pelaksanaan MBG di 37 provinsi. Dari jumlah tersebut, 52.689 pemasok atau 82,83 persen berasal dari UMKM. Sementara itu, 9.388 pemasok merupakan koperasi, 1.105 berasal dari BUMDes, dan 426 dari Koperasi Desa Merah Putih.
Kepala BGN Sudaryono mengatakan, MBG juga dirancang untuk memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat, terutama pelaku usaha dan produsen pangan di daerah.
“Program ini berdampak kepada ekonomi lokal dengan memberdayakan UMKM, petani, dan peternak. Syarat utamanya semua bahan makanan harus benar dan memenuhi standar keamanan,” kata Sudaryono seperti dikutip, Sabtu (17/10/2026).
Besarnya jumlah UMKM yang terlibat memperlihatkan terbukanya kesempatan bagi usaha masyarakat untuk masuk dalam rantai pasok program nasional. Kebutuhan bahan pangan untuk penyediaan makanan bergizi menciptakan peluang usaha, mulai dari produksi hingga distribusi bahan pangan ke Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Dalam dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, MBG menjadi salah satu program yang menghubungkan peningkatan kualitas sumber daya manusia dengan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Potensi manfaat tersebut dapat diperluas melalui kemitraan yang berkelanjutan antara penyelenggara program dan produsen lokal.
MBG Buka Peluang Pasar bagi Petani dan Peternak Lokal
Pelaksanaan MBG melibatkan sejumlah unsur dalam ekosistem pangan. Petani dan peternak dapat memasok bahan makanan, koperasi menghimpun produk anggotanya, sedangkan UMKM dan BUMDes berpeluang mengambil bagian dalam penyediaan maupun distribusi kebutuhan pangan.
Dalam rantai pasok tersebut, SPPG menjadi penghubung antara kebutuhan program dan pemasok. Pengadaan bahan pangan dari wilayah sekitar berpotensi menciptakan pasar yang lebih luas bagi pelaku usaha lokal sekaligus mendorong kesinambungan permintaan.
Sudaryono menekankan pentingnya mengutamakan bahan pangan dari daerah setempat agar manfaat ekonomi MBG dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Pernyataan itu disampaikannya saat merespons usulan Bulog untuk memasok beras premium bagi program tersebut.
“Usulan dari Bulog kami pandang positif. Namun, yang ingin kami tegaskan, Program MBG tetap memprioritaskan penggunaan bahan pangan dari daerah setempat. Kami ingin petani lokal, pedagang lokal, dan usaha mikro kecil menengah (UMKM) ikut merasakan manfaat dari perputaran ekonomi yang dihasilkan program ini,” ujar Sudaryono.
BGN menyambut baik usulan Bulog sebagai salah satu opsi untuk mendukung kebutuhan beras dalam program MBG. Pasokan dari Bulog dapat menjadi alternatif ketika ketersediaan di daerah belum mencukupi, tanpa mengesampingkan prioritas terhadap bahan pangan lokal.
Contoh pelibatan produsen setempat terlihat dalam pengadaan telur untuk MBG di Jawa Timur. Berdasarkan materi BGN, SPPG di wilayah tersebut diwajibkan membeli telur dari peternak lokal sebanyak tiga kali dalam seminggu.
Harga acuan yang tercantum berada di kisaran Rp24.000 per kilogram di tingkat peternak, dengan estimasi penyerapan mencapai 8–10 persen dari total produksi telur di Jawa Timur. Skema ini diharapkan mampu membuka akses pasar bagi peternak sekaligus memperkuat aktivitas ekonomi di daerah.
Koperasi juga memiliki peluang untuk memperbesar peran ekonominya melalui pengumpulan dan penyaluran produk petani serta peternak. Dengan pengelolaan yang terorganisasi, koperasi dapat memperluas akses pasar bagi anggota dan membangun kemitraan usaha dengan penyelenggara MBG.
Meski demikian, dampak ekonomi program tetap dipengaruhi pelaksanaan pengadaan di lapangan. Keterlibatan pemasok lokal, kesinambungan permintaan, kualitas dan keamanan produk, kewajaran harga, serta ketepatan pembayaran menjadi sejumlah faktor penting dalam menjaga keberlanjutan kemitraan.
Lebih dari Satu Juta Pegawai dan Relawan Terlibat
Selain melibatkan pemasok bahan pangan, pelaksanaan MBG juga membutuhkan sumber daya manusia dalam jumlah besar. Data BGN hingga September 2026 mencatat sebanyak 1.027.998 pegawai dan relawan masih aktif dalam program tersebut.
Jumlah itu terdiri atas 86.120 pegawai SPPG dan 941.878 relawan. Besarnya angka tersebut menggambarkan skala operasional program di berbagai wilayah, meskipun kategori pegawai dan relawan tidak seluruhnya dapat disamakan dengan tenaga kerja formal atau pekerja bergaji.
Dari sisi jangkauan layanan, data BGN per 9 Oktober 2026 mencatat 26.385 SPPG berdasarkan Surat Penetapan KPM Sementara II, dengan 433.571 kelompok penerima manfaat dan total 57.491.334 penerima manfaat.
Adapun data hingga September 2026 mencatat realisasi anggaran sebesar Rp149,79 triliun dengan cakupan 53.906.576 penerima manfaat. Angka penerima manfaat tersebut berasal dari periode pencatatan yang berbeda.
Jangkauan program yang luas menunjukkan besarnya kebutuhan pangan yang harus dipenuhi secara konsisten. Kondisi ini sekaligus membuka peluang bagi produsen dan pemasok lokal untuk terlibat, selama mampu memenuhi standar mutu, keamanan pangan, harga, serta kesinambungan pasokan.
Ke depan, penguatan kemitraan dengan UMKM, petani, peternak, koperasi, dan BUMDes menjadi salah satu langkah untuk memperluas manfaat ekonomi MBG. Evaluasi program juga perlu memperhatikan perkembangan omzet UMKM, pendapatan petani dan peternak, keberlanjutan kontrak pengadaan, serta pemerataan kesempatan usaha antardaerah.
Dengan demikian, MBG berpotensi mendukung dua agenda sekaligus, yakni meningkatkan pemenuhan gizi masyarakat dan menggerakkan perekonomian lokal. Dalam dua tahun pemerintahan Prabowo, keberhasilan program tidak hanya dapat dilihat dari luasnya jangkauan penerima manfaat, tetapi juga dari sejauh mana rantai pasoknya membuka kesempatan bagi usaha masyarakat untuk berkembang.