Menhaj Tegaskan Kenaikan Biaya Haji 2026 Tak Dibebankan ke Jemaah

Jakarta – Pemerintah menegaskan komitmennya untuk melindungi jemaah dari potensi kenaikan biaya penyelenggaraan ibadah haji 1447 H/2026 M. Di tengah dinamika global yang memengaruhi sejumlah komponen biaya, Menteri Haji dan Umrah Moch Irfan Yusuf memastikan tambahan beban tidak akan dialihkan kepada jemaah.

Pernyataan ini menjadi penegasan penting di tengah kekhawatiran publik terkait kemungkinan naiknya ongkos haji akibat tekanan eksternal, seperti fluktuasi harga transportasi dan kondisi geopolitik global. Pemerintah, menurut Irfan, telah mengambil sikap tegas untuk menanggung setiap penyesuaian demi menjaga keterjangkauan ibadah bagi masyarakat.

“Sejak awal Presiden Prabowo Subianto telah memberikan arahan tegas bahwa apapun yang terjadi, jika ada penambahan biaya, tidak boleh dibebankan kepada jemaah haji. Pemerintah memastikan komitmen ini dijalankan secara konsisten,” ujar Irfan dikutip, Rabu (8/4/2026).

Ia menjelaskan bahwa dinamika global memang berdampak langsung pada operasional penyelenggaraan haji, terutama pada komponen biaya penerbangan yang mengalami tekanan akibat permintaan penyesuaian dari maskapai.

Pada akhir Maret 2026, Garuda Indonesia mengajukan perubahan harga tiket penerbangan haji, yang kemudian diikuti oleh Saudi Airlines sehari setelahnya. Meski demikian, pemerintah memastikan perubahan tersebut tidak akan memengaruhi biaya yang ditanggung jemaah.

“Kami pastikan, perubahan harga tidak akan dibebankan kepada jemaah. Negara hadir untuk melindungi jemaah,” tegasnya.

Langkah ini menunjukkan peran aktif negara dalam menjamin pelaksanaan ibadah haji yang aman, nyaman, dan tetap terjangkau. Selain aspek biaya, pemerintah juga menempatkan keselamatan serta keamanan jemaah sebagai prioritas utama.

Di sisi lain, Irfan menyampaikan optimisme terhadap kondisi global yang mulai membaik, khususnya di kawasan Timur Tengah, yang dinilai dapat mendukung kelancaran penyelenggaraan haji tahun ini.

“Alhamdulillah, ketegangan di Timur Tengah mulai menurun. Ini menjadi faktor penting dalam mendukung kelancaran ibadah haji,” ujarnya.

Berita Lainnya

Yusril Sebut Gibran Tak Punya Celah Hukum Lagi untuk Persoalkan Dokumen Pendidikan

Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, menilai tidak ada lagi ruang hukum bagi Wakil Presiden Gibran Rakabuming...

Istana Benarkan Gibran Sampaikan Niat Mundur sebagai Wakil Presiden kepada Prabowo

Jakarta - Pihak Istana Kepresidenan membenarkan bahwa Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka sempat menyampaikan keinginan untuk mengundurkan diri dari jabatannya kepada Presiden Prabowo...

Merasa Haknya Dibatasi, Warga Jakarta Laporkan Kebijakan Ancol ke KemenHAM

Jakarta - Warga Jakarta Bersatu akhirnya mengadukan dugaan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) terkait kebijakan akses masuk Pantai Ancol kepada Kementerian Hak Asasi Manusia...

Stay Connected

0FansSuka
0PengikutMengikuti
0PelangganBerlangganan
- Advertisement -

FEED NEWS