Jakarta – Istilah desil kini semakin sering terdengar dalam berbagai program pemerintah, terutama setelah Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) digunakan sebagai salah satu rujukan.
Namun, desil ternyata bukan ukuran langsung kondisi ekonomi sebuah keluarga. Angka tersebut menunjukkan posisi relatif tingkat kesejahteraan sebuah keluarga dibandingkan keluarga lainnya.
Artinya, keluarga yang berada pada desil yang sama belum tentu memiliki pendapatan, kekayaan, maupun pengeluaran yang serupa. Lantas, apa sebenarnya yang dimaksud dengan desil?
Tragedi KMP Mutiara Sentosa II, Komisi V DPR Desak Kemenhub Perketat Keselamatan Pelayaran
Desil merupakan pengelompokan keluarga berdasarkan posisi relatif tingkat kesejahteraannya. Dalam DTSEN, keluarga diperingkat berdasarkan sejumlah karakteristik sosial ekonomi, kemudian dibagi menjadi 10 kelompok dengan jumlah sekitar 10 persen keluarga pada setiap kelompok.
Desil 1 menunjukkan kelompok dengan tingkat kesejahteraan relatif paling rendah. Sementara desil 10 merupakan kelompok dengan tingkat kesejahteraan relatif paling tinggi.
Sebagai contoh, keluarga yang berada pada desil 3 berarti menempati kelompok ketiga dari 10 kelompok dalam pemeringkatan kesejahteraan relatif.
Kepala BPS RI Amalia Adininggar Widyasanti menegaskan bahwa angka desil harus dipahami sebagai posisi relatif, bukan sebagai satu-satunya ukuran kondisi ekonomi.
“Desil menunjukkan posisi relatif suatu keluarga dibandingkan keluarga lainnya berdasarkan berbagai karakteristik sosial ekonomi. Karena itu, angka desil perlu dipahami sebagai gambaran posisi relatif dalam pemeringkatan kesejahteraan, bukan sebagai ukuran tunggal kondisi ekonomi suatu keluarga,” ujar Amalia dalam keterangan, Minggu (23/8/2026).
Dengan demikian, desil tidak bisa disamakan dengan ukuran absolut kemiskinan, pendapatan, ataupun kekayaan. Penentuan posisi keluarga juga tidak hanya didasarkan pada besarnya penghasilan.
Berbagai kondisi sosial ekonomi diperhitungkan secara bersamaan. Di antaranya kondisi tempat tinggal, sumber air minum, bahan bakar memasak, kepemilikan aset, daya dan konsumsi listrik, komposisi keluarga, pendidikan, pekerjaan, kesehatan, hingga kondisi disabilitas.
Karena menggunakan banyak indikator, satu kondisi saja tidak otomatis menentukan seseorang berada pada desil tertentu.
Misalnya, memiliki kendaraan tidak serta-merta membuat sebuah keluarga masuk ke desil tertentu. Hal yang sama berlaku untuk pekerjaan, daya listrik, tingkat pendidikan, maupun kepemilikan aset tertentu.
Menggunakan Metode Statistik
Dalam proses pemeringkatan, DTSEN menggunakan metode Proxy Means Test (PMT). Metode tersebut digunakan untuk memperkirakan tingkat kesejahteraan keluarga berdasarkan karakteristik sosial ekonomi yang dapat diamati.
Pendekatan tersebut juga digunakan di berbagai negara, terutama ketika informasi mengenai pendapatan atau konsumsi rumah tangga sulit diperoleh atau diverifikasi secara lengkap.
Melalui metode ini, berbagai karakteristik keluarga dihitung secara bersama-sama untuk memperkirakan posisi kesejahteraan relatifnya. Karena itu, perubahan satu indikator tidak otomatis membuat sebuah keluarga berpindah desil.
Informasi desil kemudian dapat dimanfaatkan kementerian dan lembaga sebagai salah satu dasar dalam menentukan sasaran atau prioritas program sesuai tujuan masing-masing.
Namun, masuk dalam desil tertentu bukan berarti otomatis berhak menerima bantuan pemerintah tertentu. Setiap program memiliki kriteria dan ketentuan penerima masing-masing.
Desil Bisa Berubah
Posisi desil sebuah keluarga dapat berubah seiring perubahan kondisi sosial ekonominya maupun perubahan posisi relatif dibandingkan keluarga lainnya.
Meski demikian, perubahan satu kondisi saja belum tentu langsung mengubah desil karena pemeringkatan dilakukan berdasarkan berbagai karakteristik secara bersamaan.
Pemerintah juga terus melakukan pemutakhiran DTSEN agar data yang digunakan semakin sesuai dengan kondisi masyarakat.
Pemutakhiran dilakukan melalui berbagai sumber, mulai dari data administrasi, sensus dan survei, pembaruan kementerian/lembaga serta pemerintah daerah, pengecekan lapangan, hingga informasi yang disampaikan masyarakat.
Per 10 Juli 2026, DTSEN Versi 3 Tahun 2026 mencakup 290,13 juta record individu dan 95,98 juta record keluarga.
Masyarakat yang menemukan data mengenai dirinya atau keluarganya tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya dapat mengajukan pembaruan melalui mekanisme usul dan sanggah.
Sejumlah kanal yang tersedia antara lain Cek Bansos melalui situs atau aplikasi, SIKS-NG melalui operator desa/kelurahan, serta Cek DTSEN.
Namun, pengajuan pembaruan data tidak otomatis membuat posisi desil berubah. Informasi yang disampaikan akan menjadi bagian dari proses pemutakhiran dan penghitungan kembali sesuai data serta metode yang berlaku.
“BPS bersama kementerian/lembaga dan pemerintah daerah terus melakukan pemutakhiran untuk menjaga kualitas DTSEN agar semakin mencerminkan kondisi masyarakat. Partisipasi masyarakat dalam memastikan informasi diri dan keluarganya sesuai dengan kondisi sebenarnya juga menjadi bagian penting dari proses tersebut,” pungkasnya.
