.){kind=link}
Jakarta – Kabar baik datang bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Pemerintah mulai menjalankan program sertipikasi tanah gratis sebagai bagian dari upaya mempercepat penyediaan hunian terjangkau sekaligus memberikan kepastian hukum atas aset masyarakat.
Program tersebut mendapat dukungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) dan menjadi bagian dari kolaborasi dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP).
Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN Ossy Dermawan turut menghadiri rangkaian *groundbreaking* Hunian Terjangkau Manggarai yang berada di kawasan perumahan perusahaan PT KAI, Jumat (21/8/2026).
Ketua Satuan Tugas (Satgas) Perumahan RI Hashim Djojohadikusumo mengatakan, program sertipikasi gratis tersebut ditujukan bagi MBR yang telah memiliki tanah tetapi belum mempunyai sertipikat.
“Ada program baru yang dilaksanakan pemerintah oleh Menteri ATR/Kepala BPN, Pak Nusron Wahid, yaitu pemberian sertipikat gratis bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Ini (sertipikat gratis) bagi mereka yang punya tanah, tapi belum bersertipikat. Ini semua kabar baik untuk masyarakat,” ujar Hashim seusai kegiatan groundbreaking.
Program ini merupakan bagian dari kerja sama Kementerian ATR/BPN dan Kementerian PKP untuk mempercepat pendaftaran tanah bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Kolaborasi tersebut diperkuat melalui Surat Edaran Bersama (SEB) tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Lintas Sektor bagi MBR yang ditandatangani pada 21 Juli 2026.
Bukan Sekadar Sertipikat
Menurut Hashim, sertipikasi gratis tidak hanya memberikan kepastian hukum atas tanah. Legalitas aset tersebut juga berpotensi memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat.
Dengan tanah yang telah memiliki kepastian hukum, aset tersebut dapat dimanfaatkan untuk mendukung kegiatan usaha.
“Untuk yang menjalankan usaha, UMKM, koperasi, ada agunan atau harta yang bisa dipakai untuk modal usaha,” ujarnya.
Di sisi lain, Menteri PKP Maruarar Sirait menilai dukungan Kementerian ATR/BPN menjadi bagian penting dalam menjalankan program perumahan rakyat.
Program tersebut sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto dan Satgas Perumahan untuk menghadirkan hunian terjangkau di atas aset negara, termasuk aset milik PT KAI.
“Ini terobosan paling baru, kolaborasi dengan Menteri ATR, sertipikat tanah gratis bagi MBR dan ini sudah dijalankan ya, bukan akan dijalankan,” kata Maruarar.
Wamen ATR/Waka BPN Ossy Dermawan menegaskan kolaborasi lintas sektor diperlukan agar program perumahan rakyat tidak berhenti pada penyediaan bangunan semata.
“Kementerian ATR/BPN siap mendukung program pemerintah dengan kolaborasi bersama Kementerian PKP untuk memastikan masyarakat berpenghasilan rendah tidak hanya mendapatkan hunian yang layak dan terjangkau, tetapi juga kepastian hukum atas tanah yang menjadi bagian dari kehidupan dan aset mereka,” ujar Ossy.
Dalam kegiatan tersebut, Ossy bersama sejumlah pejabat juga meninjau rumah contoh dan maket Hunian Terjangkau Manggarai.
Kegiatan itu turut dihadiri Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (BAKOM) RI Muhammad Qodari, Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia Bobby Rasyidin, serta sejumlah pejabat kementerian dan lembaga.