Jakarta – Presiden RI Prabowo Subianto menyapa ribuan peserta aksi damai usai menghadiri Rapat Paripurna DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (20/5/2026).
Momen tersebut menarik perhatian massa yang sejak pagi berkumpul di sekitar Gedung DPR RI untuk menyampaikan aspirasi terkait penguatan ekonomi kerakyatan.
Saat melintas di depan kawasan parlemen, Prabowo tampak melambaikan tangan kepada para peserta aksi. Sapaan itu disambut antusias oleh massa yang berasal dari berbagai daerah.
Aksi damai tersebut digelar oleh Tani Merdeka Indonesia bersama Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia dengan melibatkan sekitar 3.000 peserta.
Massa terdiri dari petani, pedagang pasar, nelayan, pelaku UMKM, mahasiswa, organisasi masyarakat, hingga berbagai elemen masyarakat lainnya.
RUU Obligasi Daerah Didorong Segera Disahkan, Mekeng: Daerah Harus Mandiri Biayai Pembangunan
Dalam aksi itu, peserta membawa spanduk serta menyuarakan dukungan terhadap sistem ekonomi yang dinilai lebih berpihak kepada masyarakat kecil.
Suasana aksi berlangsung tertib dan kondusif di bawah pengamanan aparat gabungan.
Wakil Ketua DPN Tani Merdeka Indonesia, Aiman Adnan mengatakan pembangunan ekonomi nasional harus memberi ruang dan perlindungan yang nyata bagi rakyat kecil.
“Ekonomi Indonesia tidak boleh hanya menguntungkan kelompok besar atau segelintir orang. Petani, pedagang pasar, nelayan, UMKM, dan masyarakat kecil harus mendapat perhatian dan kesempatan yang sama untuk berkembang,” ujar Aiman.
Menurutnya, arah kebijakan ekonomi Presiden Prabowo dinilai sejalan dengan semangat Pasal 33 UUD 1945 yang menempatkan ekonomi sebagai usaha bersama berbasis asas kekeluargaan dan keadilan sosial.
“Kami melihat arah ekonomi yang dijalankan Presiden Prabowo sejalan dengan semangat Pasal 33 UUD 1945, yaitu ekonomi yang dibangun dengan semangat kebersamaan, gotong royong, dan keadilan sosial,” katanya.
Selain menyampaikan dukungan terhadap ekonomi kerakyatan, massa juga menyoroti pentingnya penguatan koperasi, perlindungan harga hasil pertanian, hingga penguatan pasar rakyat.
Mereka menilai kehadiran negara diperlukan untuk menjaga keseimbangan ekonomi dan mencegah praktik monopoli maupun permainan harga yang merugikan petani serta pedagang kecil.
Aiman menegaskan pembangunan ekonomi nasional juga harus dijalankan sesuai nilai-nilai Pancasila.
“Ekonomi kerakyatan mencerminkan pengamalan Pancasila, khususnya sila kemanusiaan, persatuan, dan keadilan sosial. Karena itu pembangunan ekonomi harus dijalankan dengan semangat kesejahteraan bersama,” ujarnya.
Sementara itu, dalam rapat paripurna DPR RI, Presiden Prabowo menyampaikan langsung kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal pemerintah untuk tahun 2027.
Agenda tersebut bertepatan dengan peringatan Hari Kebangkitan Nasional dan dimanfaatkan pemerintah untuk memperkuat arah pembangunan ekonomi nasional yang inklusif dan berkeadilan.
