Kukuhkan 117 Petugas Haji DKI Jakarta, Gubernur Pramono: Berikan Pelayanan Terbaik

Jakarta – Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menghadiri pengukuhan Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Provinsi DKI Jakarta Tahun 1447 Hijriah/2026 Masehi di Balai Agung, Balai Kota Jakarta, pada Kamis (16/4). Sebanyak 117 petugas haji yang dikukuhkan terbagi dalam 19 kelompok terbang (kloter) untuk mendampingi 7.819 jemaah haji.

“Saudara-saudari adalah orang-orang terpilih yang mendapatkan amanah mulia untuk melayani para jemaah haji. Saudara semua kini memiliki tanggung jawab besar untuk memberikan pelayanan terbaik kepada para jemaah,” ujarnya.

Gubernur Pramono menambahkan, para petugas haji akan menghadapi berbagai situasi di lapangan, termasuk dalam merespons kondisi darurat. Untuk itu, ia mengimbau para petugas agar menjaga kesehatan fisik dan mental sehingga dapat menjalankan tugas secara optimal.

“Ini bukan sekadar penugasan, tetapi merupakan panggilan pengabdian. Layanilah para jemaah dengan hati, bukan semata-mata karena kewajiban atau pengawasan. Jika saudara-saudari melaksanakan tugas dengan tulus, saudara akan merasakan ketenangan dan keberkahan dalam menjalaninya,” jelasnya.

Sebagai informasi, 19 kloter Provinsi DKI Jakarta terbagi dalam dua gelombang keberangkatan, yaitu tujuh kloter pada gelombang pertama dan 12 kloter pada gelombang kedua. Adapun rincian petugas meliputi 41 orang Petugas Haji Daerah (PHD) untuk pelayanan umum, 17 tenaga kesehatan, 19 orang Tim Pemandu Haji Indonesia (TPHI), 19 orang Tim Pembimbing Ibadah Haji Indonesia (TPIHI), serta 38 orang Tenaga Kesehatan Haji Indonesia (TKHI) yang terdiri atas 19 dokter dan 19 perawat.

Berita Lainnya

Suahasil Nazara Resmi Jadi Menkeu, Gantikan Purbaya

Jakarta – Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Suahasil Nazara sebagai Menteri Keuangan di Istana Negara, Jakarta, Senin, (14/9/2026). Suahasil dipercaya menggantikan Purbaya Yudhi Sadewa dan...

Pengukuran Terjadwal Bikin Urus PBT Lebih Cepat

Jakarta – Layanan Pengukuran Terjadwal dinilai memberikan kepastian waktu bagi masyarakat dalam mengurus dokumen pertanahan, khususnya Peta Bidang Tanah (PBT). Proses yang sebelumnya dapat...

Komisi II DPR Kaji Usulan Perpanjangan Masa Jabatan Kades

Jakarta – Komisi II DPR RI membuka peluang untuk mengkaji usulan perpanjangan masa jabatan kepala desa (kades) yang sebelumnya disampaikan kepada pimpinan DPR. Pembahasan...

Stay Connected

0FansSuka
0PengikutMengikuti
0PelangganBerlangganan
- Advertisement -

FEED NEWS