Jakarta — Pemerintah menyiapkan sejumlah stimulus ekonomi pada semester II tahun 2026 sebagai langkah untuk menjaga daya beli masyarakat sekaligus mempertahankan momentum pertumbuhan ekonomi nasional di tengah ketidakpastian ekonomi global.
Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom RI), Muhammad Qodari, mengatakan seluruh paket kebijakan tersebut merupakan arahan langsung Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, pemerintah ingin memastikan konsumsi domestik tetap terjaga sehingga dapat menjadi penopang utama perekonomian nasional pada paruh kedua tahun ini.
“Seluruh stimulus tersebut merupakan arahan langsung Presiden Prabowo untuk menjaga daya beli masyarakat, mendorong konsumsi domestik, serta melindungi masyarakat dari dampak ketidakpastian global,” ujar Qodari dalam keterangannya, Senin (29/6/2026).
Qodari menjelaskan, salah satu stimulus yang disiapkan pemerintah adalah pemberian diskon tarif transportasi bagi masyarakat. Pemerintah akan memberikan potongan harga tiket kereta api dan kapal laut Pelni sebesar 30 persen pada periode libur sekolah serta libur Natal dan Tahun Baru.
Selain itu, pemerintah juga akan memberikan berbagai insentif pendukung lainnya, seperti pembebasan tarif jasa kepelabuhanan untuk transportasi penyeberangan serta fasilitas Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) untuk sektor transportasi udara.
“Insentif ini diharapkan dapat mendorong mobilitas masyarakat sekaligus menciptakan efek pengganda atau multiplier effect bagi perekonomian,” katanya.
Di sektor perlindungan sosial, pemerintah akan menyalurkan bantuan pangan kepada 33,24 juta penerima manfaat selama periode Juli hingga September 2026. Program tersebut ditujukan untuk membantu kelompok masyarakat rentan menghadapi fluktuasi harga kebutuhan pokok.
Tidak hanya itu, pemerintah juga menyiapkan program penguatan sumber daya manusia melalui berbagai skema pelatihan dan penyerapan tenaga kerja. Sebanyak 150 ribu lulusan perguruan tinggi akan memperoleh kesempatan mengikuti program magang nasional.
Selain itu, pemerintah menargetkan pelatihan vokasi bagi 220 ribu lulusan SMA dan SMK, serta 50 ribu pekerja yang terdampak pemutusan hubungan kerja (PHK).
Menurut Qodari, langkah tersebut bertujuan meningkatkan kompetensi tenaga kerja sekaligus memperluas kesempatan kerja di tengah dinamika ekonomi global.
Pemerintah juga menyiapkan sejumlah stimulus bagi dunia usaha agar aktivitas produksi tetap berjalan optimal. Salah satunya melalui pemberian fasilitas bea masuk nol persen untuk impor LPG bagi industri petrokimia dan bahan baku plastik.
Di sektor ekonomi kreatif, pemerintah memberikan dukungan berupa tarif khusus Pajak Penghasilan (PPh) Final sebesar 1,5 persen bagi para penulis sebagai bagian dari upaya mendorong pertumbuhan industri kreatif nasional.
Qodari menegaskan, pemerintah akan terus mengawasi pelaksanaan seluruh kebijakan tersebut agar tepat sasaran dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat maupun dunia usaha.
“Pemerintah akan terus mengawal implementasi seluruh kebijakan tersebut agar berjalan sesuai rencana, tepat sasaran, dan memberikan manfaat nyata bagi seluruh lapisan masyarakat,” tuturnya.
Pemerintah berharap rangkaian stimulus ekonomi tersebut dapat menjaga daya beli masyarakat, memperkuat konsumsi domestik, serta mempertahankan pertumbuhan ekonomi nasional di tengah tantangan global yang masih berlangsung sepanjang 2026.