 memaksimalkan penyerapan hasil produksi petani serta produk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).){kind=link}
Jakarta – Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa meminta Badan Gizi Nasional (BGN) memaksimalkan penyerapan hasil produksi petani serta produk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Menurut Saan, pelibatan petani dan pelaku UMKM merupakan salah satu semangat utama dari program yang diinisiasi Presiden Prabowo Subianto tersebut. Karena itu, pemerintah perlu terus memperkuat keterlibatan sektor ekonomi rakyat dalam rantai pasok MBG.
“Saya yakin pemerintah dalam hal ini BGN akan terus berupaya untuk menyerap apa yang menjadi hasil-hasil dari petani dan UMKM untuk kebutuhan MBG,” kata Saan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (30/6/2026).
Ia menilai, semakin besar keterlibatan petani dan pelaku UMKM, maka semakin besar pula dampak ekonomi yang dihasilkan oleh program tersebut. Selain meningkatkan kualitas gizi masyarakat, MBG juga diharapkan mampu menggerakkan perekonomian di tingkat akar rumput.
“Dan itu kan salah satu semangat dari MBG juga kan,” ujarnya.
Menurut Saan, pemberdayaan sektor pertanian dan UMKM dalam program MBG dapat menciptakan efek berganda (multiplier effect) yang berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, khususnya di daerah.
Sementara itu, pemerintah memastikan pembenahan tata kelola Program Makan Bergizi Gratis dilakukan untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan sekaligus memastikan program berjalan lebih tepat sasaran.
Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Dudung Abdurachman menegaskan, langkah pembenahan tersebut bukan untuk mengurangi layanan kepada masyarakat, melainkan untuk memastikan penggunaan anggaran negara memberikan manfaat yang optimal.
“Pembenahan tata kelola Program Makan Bergizi Gratis bukan untuk mengurangi layanan, tetapi untuk memastikan setiap rupiah APBN semakin tepat sasaran, semakin tepat dampak gizi, dan semakin besar manfaatnya bagi masyarakat,” ujar Dudung di Bina Graha, Istana Kepresidenan RI, Jakarta.
Pemerintah berharap penyempurnaan tata kelola program tersebut dapat memperkuat efektivitas pelaksanaan MBG, sekaligus meningkatkan kontribusinya terhadap perbaikan gizi masyarakat dan pertumbuhan ekonomi lokal.