 setelah gempa berkekuatan magnitudo 7,7 mengguncang Pulau Flores pada Sabtu (15/8/2026).){kind=link}
Jakarta – Pemerintah menyiapkan delapan strategi untuk mempercepat penanganan dan pemulihan wilayah Nusa Tenggara Timur (NTT) setelah gempa berkekuatan magnitudo 7,7 mengguncang Pulau Flores pada Sabtu (15/8/2026).
Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto mengatakan seluruh langkah tersebut harus segera dijalankan untuk mempercepat evakuasi, distribusi bantuan, hingga pemulihan fasilitas terdampak.
“Demi mempercepat evakuasi, pemenuhan logistik, hingga pemulihan awal wilayah terdampak,” kata Suharyanto saat memimpin rapat koordinasi bersama kementerian/lembaga dan pemerintah daerah di Kantor Bupati Manggarai Barat, Minggu (16/8/2026).
1. Tetapkan Status Darurat
Langkah pertama adalah mendorong enam kabupaten yang mengalami dampak parah, yakni Manggarai, Manggarai Timur, Ngada, Ende, Nagekeo, dan Sikka, bersama Pemerintah Provinsi NTT segera menetapkan status darurat.
Status tersebut diperlukan sebagai dasar hukum bagi pemerintah pusat untuk mengoptimalkan dukungan anggaran, bantuan teknis, serta sumber daya penanganan bencana.
“Mohon hari ini segera dikeluarkan status daruratnya. Status kedaruratan ini perlu agar BNPB, kementerian/lembaga terkait dari PU dan lain sebagainya, bisa membantu secara maksimal,” tegas Suharyanto.
2. Percepat Pembentukan Posko
Setelah status darurat ditetapkan, pemerintah daerah diminta segera membentuk posko penanganan bencana di tingkat kabupaten, kota, hingga provinsi.
Unsur TNI dan Polri akan dilibatkan dalam struktur komando lapangan agar pengelolaan pengungsi, distribusi bantuan, serta langkah taktis di wilayah terdampak dapat berjalan dalam satu koordinasi.
“Pak Bupati boleh menunjuk Komandan Satuan TNI dan Polri sebagai komandan lapangan. Termasuk Pak Gubernur, untuk mengendalikan kabupaten yang terdampak, mohon juga segera dibentuk posko provinsi,” kata Suharyanto.
3. Bangun Dua Posko Utama
BNPB juga membentuk Posko Utama Pendampingan Nasional di Labuan Bajo serta posko taktis di Maumere.
Kedua lokasi tersebut disiapkan untuk mempercepat jangkauan penanganan di wilayah Flores bagian barat dan timur.
“Kami membentuk Posko Nasional Pendampingan Provinsi yang pertama pusatnya di sini, di Labuan Bajo. Kemudian karena luas wilayah, kami juga membuka Posko di Maumere untuk melayani Sikka, Nagekeo, dan Ngada. Dua titik ini harapannya bisa mempercepat semua langkah penanganan bencana,” paparnya.
4. Buka Posko Logistik Nasional
Untuk memastikan bantuan dari luar daerah dapat disalurkan secara terkoordinasi, BNPB menyiapkan Posko Logistik Nasional di Halim Perdanakusuma, Jakarta.
Posko tersebut akan menjadi titik penerimaan bantuan dari kementerian, lembaga, BUMN, pihak swasta, maupun masyarakat sebelum dikirim ke wilayah terdampak di Flores.
“Masyarakat atau pihak yang ingin membantu, semuanya bisa melalui Posko Nasional yang sekarang sudah berdiri di Halim Perdanakusuma. Nanti dari Halim masuk ke Labuan Bajo, bisa juga masuk ke Maumere,” kata Suharyanto.
5. Pastikan Korban Terjebak Dievakuasi
Aspek keselamatan warga menjadi prioritas berikutnya. Suharyanto meminta Basarnas memimpin operasi pencarian dan pertolongan bersama TNI, Polri, serta relawan.
Operasi tersebut dilakukan untuk memastikan tidak ada lagi korban yang masih terjebak ataupun hilang di wilayah terdampak.
“Kami mohon Kepala Basarnas sesuai undang-undang memimpin langsung proses pencarian pertolongan. Mohon unsur TNI-Polri dan relawan bergabung di bawah kepemimpinan Kabasarnas,” katanya.
6. Pulihkan Listrik hingga Komunikasi
Pemerintah menargetkan sejumlah fasilitas vital, seperti listrik, air bersih, BBM, dan jaringan komunikasi, dapat kembali berfungsi secara terbatas dalam waktu tujuh hari.
Di sisi lain, pendataan rumah warga yang mengalami kerusakan diminta berjalan bersamaan dengan masa tanggap darurat. Langkah ini diperlukan agar pembangunan hunian sementara maupun perbaikan rumah bisa segera dilakukan.
“Saya mohon tidak usah menunggu sampai tanggap darurat selesai. Silakan mulai didata secara paralel. Begitu sudah jelas, segera kita tetapkan pembangunan, jangan sampai pendataan sekali lagi berlarut-larut,” kata Suharyanto.
7. Kerahkan Helikopter dan Kapal
Untuk menjangkau wilayah yang sulit diakses melalui jalur darat, pemerintah akan mengerahkan alat utama sistem senjata (alutsista) udara dan laut.
Armada tersebut berasal dari TNI, Basarnas, dan BNPB. Penggunaannya diprioritaskan untuk mengirim bahan pangan, selimut, tenda, serta kebutuhan pengungsian lainnya ke daerah yang terisolasi.
“Dari TNI ada empat helikopter dan kapal laut, Basarnas mengerahkan kapal dan pesawat, serta BNPB dua pesawat sayap lebar dan satu helikopter. Alutsista ini kita fokuskan untuk pendistribusian logistik,” katanya.
8. Buka Media Center Resmi
Langkah terakhir adalah mengoperasikan Media Center resmi untuk menyampaikan perkembangan penanganan bencana kepada masyarakat.
Media Center tersebut akan menggelar press briefing setiap hari pada pukul 17.00 WITA. Pembaruan data diharapkan dapat mengurangi informasi simpang siur dan mencegah penyebaran disinformasi mengenai kondisi di wilayah terdampak.
“Apa yang sering terjadi terkait simpang siur informasi di lapangan bisa kita minimalkan dengan memberikan informasi resmi setiap sore,” kata Suharyanto.
Dengan delapan langkah tersebut, pemerintah menargetkan proses evakuasi, pemenuhan kebutuhan dasar, distribusi logistik, hingga pemulihan fasilitas vital di NTT dapat berlangsung lebih cepat dan terkoordinasi.