, Sabtu (15/8/2026).){kind=link}
Jakarta – Pemerintah terus mempercepat penanganan dampak gempa bumi magnitudo 7,7 yang mengguncang wilayah Nagekeo, Nusa Tenggara Timur (NTT), Sabtu (15/8/2026).
Memasuki Minggu (16/8/2026), tim gabungan bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) masih melakukan penyisiran di sejumlah lokasi untuk mendata sekaligus memverifikasi jumlah korban.
Untuk mendukung penanganan medis, pemerintah telah mendirikan Rumah Sakit Lapangan di Kecamatan Reok, Kabupaten Manggarai. Fasilitas tersebut kini telah beroperasi untuk memberikan pelayanan kesehatan dalam kondisi darurat.
“Untuk mendukung layanan medis kedaruratan, sebuah Rumah Sakit Lapangan telah didirikan dan beroperasi di Kecamatan Reok, Kabupaten Manggarai,” kata Pelaksana tugas (Plt.) Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton S.P. Panjaitan melalui keterangan tertulis.
Sejumlah Akses Masih Terputus
Di tengah proses evakuasi dan distribusi bantuan, kondisi akses transportasi menjadi perhatian pemerintah. Jalur darat Larantuka-Maumere saat ini sudah kembali terhubung dan dapat digunakan untuk mendukung mobilisasi logistik maupun proses evakuasi.
Namun, akses yang menghubungkan Ende dengan Nagekeo masih belum dapat dilalui akibat terdampak gempa.
“Namun, tim penanganan masih berupaya mencari jalur alternatif lain lantaran akses jalan darat penghubung Ende ke Nagekeo hingga kini masih terputus akibat gempa,” kata Berton.
Gempa yang terjadi pada Sabtu tersebut berdampak cukup luas. Lebih dari 5.000 orang terpaksa mengungsi, sementara jumlah korban meninggal dunia tercatat mencapai 47 orang berdasarkan pemutakhiran data BNPB.
Data BNPB per Minggu (16/8/2026) pukul 00.00 WIB menunjukkan Kabupaten Sikka menjadi wilayah dengan jumlah pengungsi terbanyak, yakni 3.356 orang.
Sebanyak 1.356 orang mengungsi di GOR Samador, sedangkan 2.000 lainnya melakukan evakuasi mandiri yang tersebar di 10 titik pengungsian.
Di Kabupaten Manggarai, jumlah pengungsi tercatat mencapai 2.078 orang. Sementara itu, sekitar 500 warga mengungsi di Nagekeo. Dampak gempa juga dirasakan hingga wilayah Bima dan Kepulauan Selayar.
“Pemenuhan hak-hak dasar dan logistik di pengungsian kini menjadi salah satu prioritas penanganan darurat,” ujar Berton.
Bantuan Mendesak Dibutuhkan
Kebutuhan dasar para penyintas, terutama di Kabupaten Manggarai, masih cukup tinggi. Pemerintah mencatat kebutuhan mendesak meliputi puluhan tenda darurat, 30 ton beras, obat-obatan, 1.000 selimut, 1.000 velbed, 1.000 lembar tikar, tandon air bersih, hingga genset.
Pemprov NTT juga tengah memproses keputusan untuk menetapkan status tanggap darurat selama 14 hari. Sementara sejumlah pemerintah kabupaten yang terdampak telah lebih dahulu menetapkan status kedaruratan di wilayah masing-masing.
Kabupaten Manggarai menetapkan status Tanggap Darurat Bencana selama 90 hari, terhitung 15 Agustus hingga 13 November 2026. Penetapan tersebut tertuang dalam Keputusan Bupati Nomor 319 Tahun 2026 dan dilanjutkan dengan pembentukan pos komando melalui Keputusan Bupati Nomor 320 Tahun 2026.
Sementara Kabupaten Ngada menetapkan status Tanggap Darurat Bencana selama 30 hari, mulai 15 Agustus hingga 15 September 2026. Kebijakan tersebut disertai pembentukan Pos Komando melalui Keputusan Bupati Nomor 441 dan 442/KEP/HK/2026.
Adapun Kabupaten Manggarai Timur menetapkan status Siaga Darurat Bencana hingga 4 September 2026 berdasarkan Keputusan Bupati Nomor HK/141/Tahun 2026.
Pemerintah bersama tim gabungan masih terus melakukan penanganan di wilayah terdampak, terutama untuk memastikan keselamatan warga, memenuhi kebutuhan pengungsi, membuka kembali akses yang terputus, serta mempercepat distribusi bantuan.