Jakarta – Presiden Prabowo Subianto secara resmi meluncurkan Badan Pengelolaan Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara). Adapun peresmian ini dilakukan di halaman Istana Kepresidenan.
“Pada siang ini, saya preside4n RI meluncurkan Badan Pengelolaan Investasi Daya Anagata Nusantara Indonesia” ujarnya.
Diketahui, pada kesempatan tersebut Prabowo juga didampingi oleh Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan JOko Widodo, yang keduanya merupakan mantan presiden RI. Sementara hadir pula mendampingi Jusf Kalla, Budiono dan Ma’ruf Amin yang merupakan mantan wakil presiden RI.
Sebagaimana diketahui, melalui Danantara, pemerintah akan menginvestasikan sumber daya alam serta aset-aset negara sehingga diharapkan badan ini dapat mendorong berbagai proyek yang memiliki dampak besar dan berkelanjutan bagi Indonesia. Danantara akan mengkonsolidasikan Indonesia Investment Authority (INA) dan tujuh badan usaha milik negara (BUMN).
Tujuh BUMN yang telah tergabung dalam Danantara sebagai tahap awal ialah Bank Mandiri, Bank BRI, PLN, Pertamina, BNI, Telkom Indonesia, dan MIND ID.
Peresmian Danantara ini juga sudah diumumkan Prabowo jauh-jauh hari dalam forum internasional, World Governments Summit 2025 di Dubai, Uni Emirat Arab, yang dihadiri secara virtual. Di situ, Presiden RI ini mengumumkan Daya Anagata Nusantara akan mengelola lebih dari 900 miliar dollar AS (sekitar Rp 14.000 triliun). “Lebih jauh lagi, kami tengah mempersiapkan peluncuran Danantara Indonesia, sovereign wealth fund terbaru kami, yang menurut evaluasi awal kami akan mengelola lebih dari 900 miliar dollar AS aset dalam pengelolaan (AUM),” ujar Prabowo, dalam siaran pers yang diterima pada Kamis (13/2/2025).
Prabowo menjelaskan bahwa Danantara akan menginvestasikan sumber daya alam dan aset negara ke dalam proyek-proyek yang berkelanjutan dan berdampak tinggi di berbagai sektor, termasuk energi terbarukan, manufaktur canggih, industri hilir, dan produksi pangan. Dia berharap semua proyek tersebut dapat berkontribusi pada pencapaian target pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 8 persen.