Jakarta – Pemerintah mulai memperkuat langkah antisipasi menghadapi potensi dampak fenomena El Nino yang diperkirakan datang lebih cepat dari perkiraan. Salah satu perhatian utama adalah mencegah kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta mengantisipasi kekeringan di sejumlah wilayah rawan.
Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni mengatakan pembahasan mengenai kesiapsiagaan tersebut menjadi agenda rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa. Menurutnya, berdasarkan prediksi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), El Nino diperkirakan muncul lebih awal dibanding proyeksi sebelumnya.
“Prediksi BMKG ini akan terjadi El Nino yang cepat. Jadi awalnya mestinya 2027 akan terjadi tahun ini. Jadi kekeringannya datang lebih cepat dan berakhirnya lebih lambat. Itu tentu harus ada antisipasi dan terima kasih pada Bapak Presiden yang mengantisipasi ini,” kata Raja Juli Antoni.
Presiden Prabowo Pimpin Ratas Antisipasi Cuaca Ekstrem dan El Nino: Kekeringan Datang Lebih Cepat!
Ia menjelaskan, rapat tersebut melibatkan berbagai instansi terkait, mulai dari Kementerian Kehutanan, BMKG, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), hingga unsur TNI dan Polri. Kolaborasi lintas lembaga dinilai penting agar upaya pencegahan dapat dilakukan secara menyeluruh.
Pemerintah memandang karhutla bukan hanya mengancam kelestarian lingkungan, tetapi juga berpotensi memicu gangguan kesehatan akibat kabut asap, menghambat aktivitas ekonomi, hingga menyebabkan penutupan bandara, sekolah, dan layanan publik.
Meski demikian, Raja Juli Antoni optimistis luas kebakaran hutan dan lahan dapat terus ditekan. Ia menyebut tren dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan penurunan signifikan dibandingkan satu dekade lalu.
Pada 2015, luas area yang terbakar tercatat mencapai sekitar 2,6 juta hektare. Angka tersebut turun menjadi 1,6 juta hektare pada 2019, kemudian menjadi 1,16 juta hektare pada 2023. Berdasarkan data Kementerian Kehutanan, luas karhutla pada 2025 tercatat sekitar 359.619 hektare, sedangkan hingga Juni 2026 indikasi luas lahan terbakar mencapai 107.465 hektare.
“Jadi sebenarnya kita bisa menekan itu. Cuma ini butuh koordinasi yang lebih rekat lagi, karena memang ini, El Nino-nya, climate change is real. Jadi kita perlu bersama-sama mengantisipasi,” katanya.
Sejumlah provinsi menjadi perhatian utama pemerintah karena memiliki riwayat kebakaran hutan dan lahan yang tinggi. Wilayah tersebut meliputi Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan, yang sebagian besar memiliki kawasan gambut cukup luas.
Selain daerah bergambut, pemerintah juga mewaspadai wilayah yang rentan mengalami kekeringan meski memiliki ekosistem gambut terbatas. Di antaranya adalah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Nusa Tenggara Timur (NTT), yang dinilai berisiko menghadapi peningkatan potensi karhutla saat musim kering berlangsung.