Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI Rahmawati meminta pemerintah tetap memberikan dukungan kepada desa wisata yang berhasil meningkatkan statusnya hingga menjadi Desa Wisata Mandiri.
Menurutnya, pencapaian status mandiri tidak semestinya membuat perhatian dan insentif pemerintah justru berkurang. Hal itu disampaikan Rahmawati saat menyerap aspirasi pengelola Desa Wisata Nglanggeran, Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, dalam kunjungan kerja Komisi VII DPR RI, Jumat, 11 September 2026.
Rahmawati menilai peningkatan status desa wisata, mulai dari Rintisan, Berkembang, Maju hingga Mandiri, harus diikuti dengan kebijakan yang menjamin keberlanjutan pengembangannya.
“Jangan sampai ketika desa wisata sudah mandiri, kemudian dukungan pemerintah justru berhenti. Justru ketika mereka sudah berhasil, harus kita dorong agar semakin kuat, berdaya saing, dan mampu menjadi contoh bagi desa wisata lainnya,” katanya dalam keterangan, Sabtu (12/9/2026).
Ia juga mendorong adanya indikator penilaian yang jelas, terukur, dan transparan dalam menentukan status desa wisata. Selain itu, diperlukan skema insentif berkelanjutan bagi desa yang mampu meningkatkan kualitas pengelolaan pariwisatanya.
Dukungan pemerintah, lanjutnya, tidak harus selalu diberikan dalam bentuk bantuan langsung. Penguatan dapat dilakukan melalui promosi destinasi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pembangunan infrastruktur, perluasan akses pasar, digitalisasi, pengembangan UMKM, hingga kolaborasi dengan sektor ekonomi kreatif.
“Mandiri bukan berarti berjalan sendiri. Desa wisata tetap membutuhkan ekosistem dan kebijakan pemerintah agar keberhasilan yang sudah dibangun masyarakat dapat terus tumbuh,” tegasnya.
Infrastruktur Wisata Turut Disorot
Dalam kesempatan tersebut, Rahmawati juga menyoroti kebutuhan infrastruktur pendukung di kawasan wisata Nglanggeran. Salah satu hal yang menjadi perhatian adalah penerangan jalan di sekitar destinasi wisata.
Menurutnya, ketersediaan infrastruktur dasar sangat penting untuk meningkatkan keamanan dan kenyamanan wisatawan. Infrastruktur yang memadai juga dapat mendukung pengalaman pengunjung sekaligus memperkuat daya tarik destinasi.
Rahmawati memastikan aspirasi yang disampaikan pengelola desa wisata akan diteruskan dalam pembahasan bersama Kementerian Pariwisata.
“Kami di Komisi VII DPR RI akan meneruskan aspirasi ini kepada Kementerian Pariwisata. Prinsipnya, setiap aspirasi masyarakat yang kami serap harus ada tindak lanjutnya dan kita kawal agar menghasilkan kebijakan yang benar-benar dirasakan manfaatnya,” jelasnya.
Pariwisata Berbasis Masyarakat
Rahmawati menilai Desa Wisata Nglanggeran menjadi salah satu contoh keberhasilan pengembangan pariwisata berbasis masyarakat. Pengelolaan destinasi wisata dinilai mampu memberikan dampak ekonomi yang lebih luas bagi warga setempat.
Selain mendorong kunjungan wisatawan, keberadaan desa wisata juga membuka peluang usaha di berbagai sektor. Di antaranya UMKM, ekonomi kreatif, kuliner, kerajinan, homestay, transportasi, dan usaha pendukung lainnya.
“Kita ingin pariwisata tumbuh dari masyarakat, oleh masyarakat, dan manfaat ekonominya kembali sebesar-besarnya kepada masyarakat,” pungkas Rahmawati.