Jakarta – Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Muhammad Qodari menegaskan evaluasi menjadi instrumen penting untuk memastikan seluruh program prioritas pemerintah berjalan optimal dan memberikan dampak langsung bagi masyarakat.
Menurutnya, evaluasi yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto bersama jajaran Kabinet Merah Putih dalam Sidang Kabinet Paripurna pekan lalu dilakukan untuk menilai capaian program sekaligus memetakan berbagai tantangan yang masih harus diselesaikan.
Hasto: Perubahan Besar Berawal dar
“Melalui evaluasi, pemerintah dapat memahami apa yang telah berjalan dengan baik, apa yang masih perlu ditingkatkan, tantangan yang dihadapi, serta langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk mengatasinya,” ujar Qodari dalam keterangan di Jakarta, Selasa (28/7/2026).
Ganjar Soal Kaesang Maju di Dapil Puan: Semua Berhak Nyaleg, Jateng Tetap Kandang Banteng
Qodari menjelaskan, sejumlah program strategis telah menunjukkan hasil positif. Di sektor energi, pemerintah berhasil menuntaskan proyek Refinery Development Master Plan (RDMP) Balikpapan, meresmikan Proyek Gas Abadi Masela yang sebelumnya tertunda selama 28 tahun, serta meluncurkan bahan bakar B50 sebagai bagian dari upaya memperkuat kemandirian energi nasional.
Pada bidang pemberdayaan ekonomi, pemerintah juga mencatat kemajuan melalui peresmian 1.061 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dan 100 Kampung Nelayan Merah Putih sepanjang tahun ini. Program tersebut diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat hingga tingkat desa.
Sementara itu, pelayanan publik terus diperkuat melalui pengembangan Mal Pelayanan Publik (MPP) yang kini telah beroperasi di 313 kabupaten/kota. Kehadiran MPP memungkinkan masyarakat mengakses sekitar 150 jenis layanan dalam satu lokasi sehingga proses pengurusan administrasi menjadi lebih mudah dan efisien.
Qodari mengatakan, keberadaan MPP telah memangkas waktu serta biaya yang sebelumnya harus dikeluarkan masyarakat untuk mengurus berbagai dokumen di sejumlah instansi.
Pemerintah juga mempercepat transformasi digital, termasuk digitalisasi program perlindungan sosial yang saat ini telah diterapkan di 43 kabupaten/kota di 26 provinsi. Hingga kini, sekitar 1 juta keluarga telah masuk ke dalam sistem digital tersebut dari target 12,5 juta keluarga.
“Sebelumnya, untuk mengurus berbagai dokumen dan pendaftar bantuan, sebuah keluarga dapat mengeluarkan biaya sekitar Rp150 ribu. Sekarang proses itu dapat dilakukan secara gratis,” kata Qodari.
Ia menegaskan, berbagai capaian tersebut tidak sekadar memenuhi target administrasi, melainkan mencerminkan komitmen pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui program-program yang lebih efektif.
Menurut Qodari, evaluasi juga menjadi budaya kerja yang harus terus dijalankan agar seluruh kebijakan tetap berada pada jalur yang telah ditetapkan Presiden Prabowo Subianto. Karena itu, proses evaluasi tidak akan mengurangi komitmen pemerintah terhadap program prioritas nasional.
“Evaluasi justru akan memperkuat pelaksanaan program-program tersebut agar lebih tepat sasaran dan berkelanjutan,” terangnya.
Ke depan, pemerintah akan terus meningkatkan efektivitas penggunaan anggaran negara, memperkuat akuntabilitas, serta memastikan setiap belanja pemerintah memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat.