Jakarta – Ketua Fraksi Partai NasDem di DPRD DKI Jakarta Jupiter menilai, 100 hari kerja Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dan Wakilnya Rano Karno bukan omon-omon. Pasalnya, kata dia, banyak program yang terealisasi.
“Terhadap 100 hari kerja Gubernur Jakarta Pramono Anung sudah banyak yang terealisasi ya, Pramono tidak hanya omon-omon. Banyak program nyata yang telah dikerjakan dan dilakukan,” kata Jupiter dalam keterangannya, Minggu (1/6/2025).
Menurut dia, sejumlah program unggulan dikebut menjelang 100 hari Pramono-Rano, termasuk re-launching aplikasi JAKI dengan 11 fitur baru.
“JAKI hari ini relaunch dengan 11 fitur baru, termasuk panic button yang viral karena sangat bermanfaat bagi warga,saat peluncuran di Dukuh Atas,” ujarnya.
Bahkan, sambungnya, untuk keamanan lingkungan sebanyak 100 CCTV baru dipasang dan melengkapi 1.400 unit yang telah ada sehingga menjadi 1.500 unit. CCTV tersebut dipasang di lokasi strategis, termasuk 12 taman kota baru yang 5 di antaranya dibuka 24 jam.
Jupiter menyebut, nyaris semua program 100 hari berhasil dicapai, mulai dari pemutakhiran data KJP, dan percepatan pembangunan rusun. Selain itu, Transit Oriented Development (TOD) dan mixed use development, peluncuran Blok M Hub, penggratisan Transjabodetabek untuk 15 golongan, dan aktivasi taman kota 24 jam.
Namun dari 40 program, terdapat satu yang belum bisa diwujudkan dalam waktu 100 hari, yakni Jakarta Fund. Jakarta Fund merupakan ide badan investasi daerah yang disampaikan Pramono saat kampanye Pilkada 2024.
Ia berencana menggunakan sekitar Rp3 triliun dana Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) DKI Jakarta sebagai modal awal. “Dan mengelolanya secara profesional, seperti Indonesia Investment Authority (INA),” ujarnya.
Namun, rencana tersebut terganjal oleh peraturan dan regulasi pendirian entitas investasi daerah. Sehingga, kata dia, perlu waktu lebih lama untuk dikaji dan diselaraskan.
“Ganjalannya ada pada regulasi. Jakarta harus memastikan pendirian badan investasi sesuai aturan yang berlaku,” katanya.
Selain itu, sambungnya, Pramono juga sudah mulai menyusun kerangka pembangunan untuk lima tahun ke depan dengan memprioritaskan pelayanan dasar, antara lain pendidikan, kesehatan, dan pengentasan kemiskinan.
