Jakarta – DPR RI melalui Rapat Paripurna ke-5, Selasa 23 September 2025, resmi mengesahkan Undang-Undang APBN 2026. Ini menjadi APBN pertama di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dengan belanja negara sebesar Rp3.842,7 triliun, pendapatan Rp3.153,6 triliun, serta defisit 2,68% PDB.
Ketua Fraksi Partai Gerindra, Budisatrio Djiwandono, menyatakan pihaknya mendukung penuh arah kebijakan fiskal yang dipandang mampu mendorong pertumbuhan sekaligus pemerataan ekonomi.
“APBN 2026 disusun secara ekspansif, namun tetap disiplin karena defisit dijaga di bawah 3%. Pemerintah ingin menjadikannya katalisator bagi sektor swasta, sekaligus menyentuh langsung kebutuhan rakyat melalui program-program strategis nasional,” ujar Budisatrio dalam keterangan resmi di Jakarta, Rabu 24 September 2025.
Delapan Agenda Prioritas
APBN 2026 diarahkan untuk mendukung delapan agenda utama, mulai dari ketahanan pangan, energi, pendidikan, kesehatan, hingga pemberdayaan desa dan koperasi. Menurut Budisatrio, desain ini akan meningkatkan kualitas SDM, memperbaiki gizi masyarakat, dan memberikan efek berantai pada perekonomian daerah.
Di sisi lain, APBN juga difungsikan sebagai jaring pengaman sosial guna menjaga daya beli, khususnya kelompok rentan. “Setiap rupiah harus dibelanjakan tepat sasaran, akuntabel, transparan, efisien, dan optimal agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat,” tegasnya.
Fokus ke Daerah
Menjawab isu penurunan Transfer ke Daerah (TKD), Budisatrio menekankan bahwa aliran dana ke daerah justru lebih besar melalui belanja pemerintah pusat yang mencapai Rp1.376,9 triliun. Dana tersebut dialokasikan untuk berbagai program, mulai dari Makan Bergizi Gratis, Sekolah Rakyat, Koperasi Desa Merah Putih, PIP dan KIP Kuliah, JKN, hingga subsidi KUR, pupuk, dan energi.
“Jika dilihat secara menyeluruh, belanja pusat yang mengalir ke daerah hampir dua kali lipat dari angka TKD. Artinya, pembangunan tetap berbasis daerah dengan program yang langsung dirasakan rakyat,” jelasnya.
Komitmen Pengawasan
Setelah pengesahan UU APBN 2026, Fraksi Gerindra menegaskan akan mengawal ketat pelaksanaan program. Budisatrio menyebut setiap anggota fraksi akan turun langsung mengawasi penyerapan anggaran agar benar-benar berdampak pada produktivitas, pembukaan lapangan kerja, serta pemerataan pembangunan.
“Anggaran tidak boleh sekadar terserap di atas kertas, tetapi harus memberikan dampak nyata bagi roda perekonomian nasional,” pungkasnya.