Jakarta – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto mengingatkan bahwa kepala daerah saat ini dihadapkan pada berbagai tantangan yang semakin kompleks. Menurutnya, terdapat empat tantangan utama yang harus dihadapi para pemimpin daerah, mulai dari dinamika geopolitik global hingga perkembangan media digital yang bergerak sangat cepat.
“Hari ini kepala daerah punya empat ujian, yaitu geopolitik, mengawal program-program prioritas nasional, memenuhi janji kampanye, dan menghadapi algoritma media yang bergerak sangat dinamis. Sangat tidak mudah dan butuh jurus-jurus yang sesuai dengan algoritma kekinian,” kata Bima dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.
Pernyataan tersebut disampaikan Bima saat menjadi pembicara utama dalam Dialog Otonomi Daerah bertajuk Strategi Mewujudkan Kemandirian Fiskal Daerah yang digelar dalam rangka peringatan HUT ke-26 Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) di Institut Kesehatan Medistra Hall, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, Kamis (2/7).
Bima menjelaskan, tantangan yang dihadapi kepala daerah saat ini mencakup situasi geopolitik internasional, pelaksanaan program prioritas pemerintah pusat, realisasi janji politik kepada masyarakat, serta kemampuan beradaptasi dengan perubahan pola komunikasi publik yang dipengaruhi algoritma media.
Di tengah berbagai tantangan tersebut, ia menekankan pentingnya menjaga integritas dalam setiap proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan daerah.
Bima berharap para kepala daerah, khususnya para bupati, dapat menuntaskan masa jabatannya dengan mengedepankan kepemimpinan yang bersih, inovatif, serta berorientasi pada peningkatan pelayanan kepada masyarakat.
Menurutnya, integritas harus berjalan beriringan dengan kemampuan menciptakan inovasi guna memperkuat kemandirian fiskal daerah melalui optimalisasi potensi lokal dan berbagai terobosan pembiayaan pembangunan.
Ia mengungkapkan, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) telah melakukan pemetaan karakter kepala daerah berdasarkan kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta kualitas layanan publik yang diberikan.
Dalam pemetaan tersebut, daerah yang memiliki karakter transformer dinilai mampu meningkatkan kapasitas fiskal sekaligus memperbaiki kualitas pelayanan kepada masyarakat secara berkelanjutan.
“Alternatif pendapatan daerah maupun pendanaan melalui skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) telah berhasil diterapkan di berbagai kabupaten,” ujarnya.
Selain itu, Bima juga mendorong pemerintah kabupaten untuk mendukung Program Kepala Desa Masuk Kampus yang diinisiasi Kemendagri melalui Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa.
Program tersebut bertujuan meningkatkan kapasitas kepala desa, terutama dalam penguasaan data, penyusunan perencanaan pembangunan, serta pengembangan potensi desa sebagai motor penggerak pertumbuhan ekonomi daerah.
Lebih lanjut, Bima mengajak seluruh kepala daerah untuk memperkuat branding daerah sesuai dengan karakteristik dan potensi masing-masing wilayah. Menurutnya, sektor pariwisata, ekonomi kreatif, serta sport tourism memiliki peluang besar untuk dikembangkan sebagai sumber pertumbuhan ekonomi baru sekaligus meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Ia menegaskan bahwa kemandirian fiskal daerah hanya dapat diwujudkan melalui tata kelola pemerintahan yang inovatif, berintegritas, serta berfokus pada kepentingan dan pelayanan masyarakat.