 di Desa Tanjung Baru, Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), Sumatera Selatan.){kind=link}
Jakarta – Kepala Staf Kepresidenan, Dudung Abdurachman, melakukan peninjauan langsung terhadap pelaksanaan program prioritas nasional Cetak Sawah Rakyat (CSR) di Desa Tanjung Baru, Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), Sumatera Selatan. Kunjungan tersebut dilakukan untuk memastikan optimalisasi penambahan Lahan Baku Sawah (LBS) dalam rangka mendukung ketahanan pangan nasional.
“Saya sudah cek bagaimana mekanisme di lapangan. Medan di sini memang sangat berat karena berawa dan kondisi tanahnya mengandung asam. Namun, masyarakat dan para petani di sini alhamdulillah sangat mendukung dan senang dengan adanya program ini,” kata Jenderal (Purn) Dudung dikutip dari keterangan resmi KSP di Jakarta, Kamis.
Sumatera Selatan menjadi salah satu provinsi dengan target program Cetak Sawah terbesar di Indonesia, yakni mencapai 13.000 hektare. Dari jumlah tersebut, Kabupaten Ogan Komering Ilir memperoleh porsi terbesar dengan target sekitar 7.000 hektare, sementara Desa Tanjung Baru ditargetkan mencetak sawah baru seluas 200 hektare.
Dalam peninjauannya, Dudung menyoroti pentingnya percepatan pelaksanaan program mengingat progres fisik kegiatan land leveling (LL) dan pengolahan lahan masih berada pada tahap awal.
Ia juga memberikan penegasan kepada masyarakat agar lahan sawah yang telah berhasil dicetak tidak dialihfungsikan untuk komoditas lain, termasuk perkebunan kelapa sawit.
“Saya tekankan kepada para petani, jangan sampai ada alih fungsi lahan yang sudah kita cetak ini. Jangan nanti malah ditanam sawit atau komoditas lain. Ini adalah program prioritas Bapak Presiden Prabowo untuk perluasan sawah demi kemajuan dan swasembada pangan bangsa,” katanya dengan tegas.
Untuk menjamin keberlanjutan program tersebut, pemerintah berkomitmen memberikan pendampingan intensif kepada petani selama tiga musim tanam pertama. Dukungan tersebut mencakup penyediaan pupuk dan benih secara gratis, serta pengawasan perkembangan tanaman yang dilakukan secara berkala oleh Petugas Penyuluh Lapangan (PPL).
Mantan Kepala Staf TNI Angkatan Darat itu juga menekankan pentingnya pengelolaan tata air dan pembangunan jaringan irigasi yang memadai, terutama karena lokasi pengembangan sawah berada di kawasan rawa.
Ia berharap keterlibatan Kementerian Pekerjaan Umum dapat memastikan pembangunan jaringan irigasi primer, sekunder, hingga tersier berjalan optimal sehingga mampu mendukung produktivitas pertanian.
Berdasarkan hasil peninjauan tersebut, Kantor Staf Presiden (KSP) mendorong percepatan seluruh tahapan pelaksanaan program, mulai dari konstruksi fisik hingga proses tanam dan panen.
Selain itu, KSP juga meminta penguatan koordinasi lintas kementerian dan lembaga, termasuk Kementerian Pertanian, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian ATR/BPN, serta Kementerian Lingkungan Hidup, guna mengantisipasi potensi tumpang tindih status lahan dan memastikan keberhasilan program demi meningkatkan kesejahteraan petani.