Bertemu Wamen BUMN, Menteri Nusron Bahas 4 Isu Penting Pengelolaan Aset Negara

Jakarta – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Negara (ATR/BPN) Nusron Wahid menerima audiensi Wakil Menteri (Wamen) Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Aminuddin Ma’ruf beserta jajarannya, di Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Rabu 30 April 2025. Audiensi ini merupakan pertemuan ketiga yang digelar untuk membahas empat isu penting dalam pengelolaan aset milik BUMN.

“Kira-kira Bapak/Ibu ini kan hubungan dengan kami (ATR/BPN), saya rumuskan ada empat, pertama dimensi tata ruang, yaitu urusan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR), kedua butuh kecepatan sertipikasi, ketiga butuh kejelasan aset yang biasanya tumpang tindih, dan yang keempat penyelesaian sengketa,” kata Nusron dikutip, Sabtu (3/5/2025).

Maka itu, dia mengatakan, dari keempat poin itu akan dibahas satu per satu. “Nah nanti silakan paparan, mana saja yang akan kita selesaikan satu tahun ke depan,” ujarnya.

Menteri Nusron mengatakan, pihaknya akan terus mendukung langkah-langkah yang diperlukan untuk mempercepat pengurusan administrasi pertanahan. Hal itu, kata dia, sebagai upaya untuk memastikan aset negara dapat dikelola dengan baik dan memberikan kontribusi optimal bagi perekonomian negara.

Adapun ikut serta dalam pertemuan ini, sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama Kementerian ATR/BPN.

Wamen BUMN Aminuddin Ma’ruf mengucapkan terima kasih kepada Kementerian ATR/BPN. Dia berharap pertemuan ini bisa melancarkan proses administrasi pertanahan yang menjadi salah satu bagian penting dalam pengelolaan aset-aset strategis milik negara.

“Karena kita dikasih gelombang seperti ini, alhamdulillah lebih cepat penanganannya. Setidaknya ada 23 masalah atau isu, nanti saya minta Teman-teman Direksi atau yang mewakili untuk memaparkan, untuk nanti dilanjutkan oleh PIC yang ditunjuk, untuk jadi single support bagi teman-teman yang berkomunikasi,” tuturnya. di Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Rabu 30 April 2025. Audiensi ini merupakan pertemuan ketiga yang digelar untuk membahas empat isu penting dalam pengelolaan aset milik BUMN.

“Kira-kira Bapak/Ibu ini kan hubungan dengan kami (ATR/BPN), saya rumuskan ada empat, pertama dimensi tata ruang, yaitu urusan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR), kedua butuh kecepatan sertipikasi, ketiga butuh kejelasan aset yang biasanya tumpang tindih, dan yang keempat penyelesaian sengketa,” kata Nusron dikutip, Sabtu (3/5/2025).

Maka itu, dia mengatakan, dari keempat poin itu akan dibahas satu per satu. “Nah nanti silakan paparan, mana saja yang akan kita selesaikan satu tahun ke depan,” ujarnya.

Menteri Nusron mengatakan, pihaknya akan terus mendukung langkah-langkah yang diperlukan untuk mempercepat pengurusan administrasi pertanahan. Hal itu, kata dia, sebagai upaya untuk memastikan aset negara dapat dikelola dengan baik dan memberikan kontribusi optimal bagi perekonomian negara.

Adapun ikut serta dalam pertemuan ini, sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama Kementerian ATR/BPN.

Wamen BUMN Aminuddin Ma’ruf mengucapkan terima kasih kepada Kementerian ATR/BPN. Dia berharap pertemuan ini bisa melancarkan proses administrasi pertanahan yang menjadi salah satu bagian penting dalam pengelolaan aset-aset strategis milik negara.

“Karena kita dikasih gelombang seperti ini, alhamdulillah lebih cepat penanganannya. Setidaknya ada 23 masalah atau isu, nanti saya minta Teman-teman Direksi atau yang mewakili untuk memaparkan, untuk nanti dilanjutkan oleh PIC yang ditunjuk, untuk jadi single support bagi teman-teman yang berkomunikasi,” tuturnya.

Berita Lainnya

Prabowo: Uang Rp10 Triliun yang Diselamatkan Bisa Renovasi 5.000 Puskesmas

Jakarta - Presiden Prabowo Subianto menegaskan dana Rp10,2 triliun yang berhasil dikembalikan ke negara dapat dimanfaatkan langsung untuk kepentingan rakyat, salah satunya merenovasi ribuan...

Prabowo Minta Bunga Kredit Keluarga Miskin Turun di Bawah 9 Persen

Jakarta - Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan agar bunga kredit untuk keluarga prasejahtera diturunkan menjadi di bawah 9 persen. Kebijakan itu disampaikan sebagai langkah pemerintah...

Prabowo Perintahkan Satgas Deregulasi Dibentuk, Izin Usaha Diminta Tak Berbelit

Jakarta - Presiden Prabowo Subianto meminta pembentukan satuan tugas (satgas) percepatan deregulasi guna memangkas aturan dan perizinan usaha yang dinilai terlalu rumit serta memakan...

Stay Connected

0FansSuka
0PengikutMengikuti
0PelangganBerlangganan

FEED NEWS