Prabowo Perintahkan Satgas Deregulasi Dibentuk, Izin Usaha Diminta Tak Berbelit

Jakarta – Presiden Prabowo Subianto meminta pembentukan satuan tugas (satgas) percepatan deregulasi guna memangkas aturan dan perizinan usaha yang dinilai terlalu rumit serta memakan waktu panjang.

Instruksi tersebut disampaikan Prabowo kepada Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi saat memberikan sambutan dalam acara Penyerahan Denda Administratif dan Lahan Kawasan Hutan, Rabu (13/5/2026).

“Mensesneg, saya minta nanti dikumpulkan pakar-pakar, bikin satgas khusus untuk mempercepat deregulasi. Sederhanakan, jangan dipersulit,” ujar Prabowo.

Menurutnya, banyak pelaku usaha mengeluhkan proses perizinan investasi di Indonesia yang bisa memakan waktu hingga dua tahun. Kondisi tersebut dinilai menghambat masuknya investasi dan kalah cepat dibanding negara-negara lain di kawasan Asia Tenggara.

“Kalau mereka (negara tetangga) bisa keluarkan izin dalam dua minggu, kenapa kita dua tahun? Regulasi sederhanakan,” lanjut Prabowo.

Ia menegaskan, penyederhanaan regulasi harus segera dilakukan karena aturan yang terlalu berlapis berpotensi membuka celah praktik korupsi. Selain itu, deregulasi juga diperlukan untuk menjaga kepercayaan investor yang ingin menanamkan modal di Indonesia.

Prabowo memastikan pemerintah akan mendukung para pengusaha yang menjalankan usaha secara benar dan patuh terhadap aturan. Sementara pelaku usaha yang melakukan pelanggaran tetap akan ditindak tegas.

“Para pengusaha harus dibantu, harus didukung. Yang nakal, kita tertibkan. Tapi yang baik, yang benar-benar mau bekerja, ya harus dibantu,” ujar dia.

Berita Lainnya

Mendagri: Parade Tenun Belu Dorong Pelestarian Budaya dan Pertumbuhan Ekonomi Daerah

Jakarta - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menilai penyelenggaraan Exotic Tenun: Parade Tenun dan Fashion Show di Atambua, Kabupaten Belu, Nusa Tenggara...

Bappenas Dorong Hilirisasi Sawit Berbasis Riset dan Teknologi Bernilai Tinggi

Jakarta - Pemerintah terus mendorong transformasi industri kelapa sawit nasional melalui penguatan hilirisasi berbasis riset dan teknologi. Langkah tersebut diharapkan mampu meningkatkan nilai tambah...

BPN Blora Gandeng APH Kawal Pembebasan Lahan Dua PSN, Cegah Praktik Mafia...

Jakarta - Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Blora, Jawa Tengah, memperkuat koordinasi dengan aparat penegak hukum (APH) dan Pemerintah Kabupaten Blora untuk mengawal...

Stay Connected

0FansSuka
0PengikutMengikuti
0PelangganBerlangganan

FEED NEWS