Prabowo Minta Bunga Kredit Keluarga Miskin Turun di Bawah 9 Persen

Jakarta – Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan agar bunga kredit untuk keluarga prasejahtera diturunkan menjadi di bawah 9 persen. Kebijakan itu disampaikan sebagai langkah pemerintah memperluas akses pembiayaan yang lebih ringan bagi masyarakat kecil.

Arahan tersebut disampaikan Prabowo di Kejaksaan Agung, Jakarta, Rabu (13/5/2026), usai menyaksikan penyerahan hasil denda administratif dan lahan kawasan hutan oleh Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH).

“Permodalan Nasional Madani untuk kredit keluarga prasejahtera dari 24 persen kita turunkan harus di bawah 10 persen, harus di bawah 9 persen,” ujar Prabowo.

Dalam kesempatan itu, pemerintah menerima hasil denda administratif sebesar Rp10,2 triliun serta lahan kawasan hutan seluas 2,3 juta hektare yang diserahkan kepada Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.

Prabowo menilai selama ini masih terjadi ketimpangan karena masyarakat miskin justru mendapatkan bunga pinjaman lebih tinggi dibanding kelompok ekonomi atas. Karena itu, pemerintah akan mengevaluasi sistem pembiayaan yang dinilai belum berpihak sepenuhnya kepada rakyat kecil.

“Masa orang miskin bunganya lebih besar dari orang kaya terus-menerus. Kita akan pelajari di mana sistem kita lemah, di mana kekurangan kita,” ucapnya.

Ia menegaskan kebijakan ekonomi pemerintah harus berpedoman pada nilai Pancasila dan amanat UUD 1945, terutama dalam mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

“Patokan kita adalah Pancasila dan Undang-Undang 1945 dan tidak hanya slogan. Kita mau wujudkan situasi yang sebenarnya. Sekali lagi terima kasih PKH terus berjuang terus bertugas muliamu demi kemakmuran rakyat,” tegasnya.

Selain itu, Prabowo juga meminta seluruh jajaran pemerintah memangkas berbagai hambatan birokrasi agar masyarakat lebih mudah mengakses layanan publik dan pembiayaan.

“Perbaiki sistem, kurangi ketidakefisienan, permudah perizinan,” tegasnya.

Kebijakan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah memperkuat pemberdayaan ekonomi keluarga prasejahtera melalui akses kredit yang lebih murah, mudah, dan inklusif.

Berita Lainnya

Hanya Persatuan Nasional Yang Mampu Merebut Kursi Wakil Presiden

Oleh : Akhrom Saleh (Direktur Eksekutif Nasional Lingkar Pemuda Inronesia) Cukup sudah kegaduhan politik! Jangan sampai Indonesia berubah menjadi panggung pertunjukan perebutan kekuasaan, sementara rakyat...

Pengganti Gibran Harus Lolos Uji Kelayakan, Syam Basrijal Minta Proses di MPR...

Jakarta - Proses penentuan Wakil Presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka diminta berlangsung transparan dan mengedepankan rekam jejak serta kapasitas calon. Keterbukaan dinilai penting untuk...

Yusril: Cawapres Pengganti Gibran Harus Diusulkan Partai Pengusung Prabowo

Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra, mengatakan, calon wakil presiden (wapres) yang bakal menggantikan...

Stay Connected

0FansSuka
0PengikutMengikuti
0PelangganBerlangganan
- Advertisement -

FEED NEWS