Belum Punya Kantor, Zulhas Minta Tambahan Anggaran Rp 550 Miliar

JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, meminta tambahan anggaran senilai kurang lebih Rp 550 miliar. Permintaan tersebut disampaikannya dalam rapat bersama Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Senin (2/12) kemarin.

Pria yang akrab disapa Zulhas itu beralasan, permintaan tambahan anggaran tersebut Karana kementerian yang dipimpinnya itu belum memiliki kantor sendiri, alias masih numpang.

“Sekarang masih numpang tapi kita sudah kerja full, kantornya lagi dipersiapkan, mungkin Januari semua baru pegawai baru kantor baru,” ujar Zulhas dalam keterangannya, seperti dikutip Holopis.com, Senin (3/12).

Kendati demikian, Zulhas mengaku keterbatasan fasilitas kementeriannya tersebut tidak mengganggu kinerja pihaknya dalam bekerja, terutama untuk mewujudkan target swasembada pangan di tahun 2027.

Adapun sebelumnya, Zulhas menjelaskan bahwa tambahan anggaran tersebut diajukannya untuk mengejar target Presiden Prabowo Subianto dalam mencapai swasembada pangan pada 2027.

“Nah tadi saya sampaikan di Banggar, kami rapat di Banggar, anggaran kami baru Rp40 miliar. Kami memerlukan kira-kira Rp550 miliar, jadi kurang Rp510 miliar,” ujar Zulhas usai rapat bersama Banggar DPR pada Senin kemarin.

Alasan itu disampaikannya karena program swasembada pangan yang sebelumnya ditargetkan tercapai di tahun 2029, dimajukan oleh Presiden Prabowo menjadi tahun 2027.

Menurut Zulhas, usulan tambahan anggaran tersebut akan dibahas Banggar DPR bersama pemerintah. Menurutnya, pembahasannya memakan waktu dua hingga tiga bulan ke depan.

Berita Lainnya

KPK Ungkap Alasan Amankan Istri Kedua Bupati Kuansing dalam OTT

Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjelaskan alasan mengamankan Suci Nita Edwar, istri kedua Bupati Kuantan Singingi (Kuansing) Suhardiman Amby, dalam operasi tangkap tangan...

KPK Buka Peluang Periksa Menhut dalam Kasus Gratifikasi Pelepasan Hutan di Kuansing

Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuka kemungkinan untuk memanggil Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni dalam penyidikan kasus dugaan gratifikasi terkait pengurusan pelepasan kawasan...

KPK Periksa Peran Kemenhut dalam Kasus Kuansing

Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami dugaan keterlibatan Kementerian Kehutanan dalam perkara gratifikasi terkait pengurusan pelepasan kawasan hutan produksi terbatas (HPT) yang...

Stay Connected

0FansSuka
0PengikutMengikuti
0PelangganBerlangganan

FEED NEWS