 melakukan rotasi dan penataan jabatan sebagai bagian dari upaya memperkuat organisasi sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM).){kind=link}
Jakarta – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) melakukan rotasi dan penataan jabatan sebagai bagian dari upaya memperkuat organisasi sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM).
Sebanyak 1.361 pejabat manajerial dan nonmanajerial dilantik dalam acara yang berlangsung di Aula Prona Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Kamis (13/8/2028). Sekretaris Jenderal (Sekjen) ATR/BPN Dalu Agung Darmawan meminta para pejabat yang mendapat amanah baru mampu mengembangkan potensi dan memberikan kontribusi terbaik sesuai tugas masing-masing.
“Selamat kepada pejabat yang dilantik atas amanah dan jabatan baru. Ini adalah kepercayaan besar yang membawa tanggung jawab untuk menjadi motor penggerak perubahan, melahirkan gagasan-gagasan yang inovatif, dan tentu saja memberikan pelayanan yang jauh lebih baik kepada masyarakat,” ujar Sekjen ATR/BPN.
Dari total pejabat yang dilantik, sebanyak 497 orang merupakan Pejabat Manajerial atau Struktural, sedangkan 864 lainnya berasal dari Pejabat Non Manajerial atau Fungsional.
Dalu meyakini seluruh pegawai ATR/BPN, baik yang bertugas di kantor pusat maupun daerah, memiliki peran penting dalam mendorong perubahan sistem pelayanan pertanahan.
“30.000 orang pegawai yang ada di ATR/BPN akan menjadi kunci penggerak transformasi kita. Saya menginginkan agar seluruh pegawai menjadi SDM yang kompeten, yang profesional, dan memiliki semangat pelayanan yang menempatkan masyarakat sebagai prioritas utama,” tutur Dalu Agung Darmawan.
Sejalan dengan agenda transformasi tersebut, Kementerian ATR/BPN juga menerapkan kebijakan baru dalam pengelolaan SDM melalui Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 9 Tahun 2026 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan.
Melalui regulasi tersebut, sebanyak 10 Kantor Pertanahan mulai menggunakan nomenklatur Jabatan Pengawas yang menangani wilayah kerja. Pembagian tersebut mencakup Seksi 1 hingga Seksi 6 dan disesuaikan dengan tipologi masing-masing Kantor Pertanahan.
“Kita berharap perubahan ini mampu mendukung layanan pertanahan dengan lebih cepat dan lebih prima, serta meningkatkan kualitas jalannya proses pelayanan publik kepada masyarakat,” ucap Sekjen ATR/BPN.
Dalu menekankan, pembenahan organisasi tidak akan cukup tanpa dibarengi peningkatan kualitas aparatur. Menurutnya, SDM menjadi salah satu faktor utama yang menentukan keberhasilan transformasi pelayanan pertanahan.
Pelantikan tersebut diikuti secara langsung maupun daring oleh jajaran ATR/BPN dari berbagai wilayah Indonesia. Sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama di lingkungan Kementerian ATR/BPN turut hadir langsung dalam prosesi pelantikan di Aula Prona, Jakarta.