 memperkuat koordinasi untuk mempercepat pelaksanaan sembilan program kerja sama di bidang pertanahan.){kind=link}
Jakarta – Pemerintah Kota (Pemkot) Palu bersama Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) memperkuat koordinasi untuk mempercepat pelaksanaan sembilan program kerja sama di bidang pertanahan.
Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Kota Palu Rahmad Mustafa mengatakan konsolidasi tersebut diperlukan agar seluruh organisasi perangkat daerah memiliki pemahaman dan komitmen yang sama dalam menjalankan hasil kesepakatan bersama.
“Koordinasi ini menjadi langkah awal untuk memastikan seluruh perangkat daerah memiliki komitmen dan pemahaman yang sama dalam menindaklanjuti kesepakatan kerja sama yang telah dibangun antara Pemerintah Kota Palu dengan Kementerian ATR/BPN,” kata Rahmad saat memimpin rapat koordinasi pertanahan dikutip dari Antara, Jumat (14/8/2026).
Sembilan program yang dibahas mencakup integrasi Nomor Identifikasi Bidang (NIB) tanah dengan Nomor Objek Pajak (NOP), penggabungan layanan pertanahan ke dalam Mal Pelayanan Publik (MPP), percepatan pendaftaran tanah, serta penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) yang terhubung dengan sistem Online Single Submission (OSS).
Program lainnya meliputi sensus pertanahan berbasis geospasial, integrasi kawasan atau lahan pertanian pangan berkelanjutan (KP2B/LP2B) ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), penguatan Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA), pemanfaatan Zona Nilai Tanah (ZNT), serta konsolidasi tanah untuk mendukung pembangunan daerah.
Rahmad menilai seluruh program tersebut perlu segera ditindaklanjuti melalui koordinasi lintas sektor. Menurutnya, kerja sama tersebut merupakan bagian dari upaya memperbaiki tata kelola pemerintahan, khususnya sektor pertanahan.
“Program itu lahir dari kesepakatan pemerintah daerah, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kementerian ATR/BPN, khususnya dalam rangka memperkuat tata kelola pemerintahan di bidang pertanahan,” ujarnya.
Ia menjelaskan, implementasi program kerja sama diarahkan untuk mempercepat proses sertifikasi aset pemerintah daerah sekaligus mempermudah investasi melalui layanan perizinan yang terintegrasi.
Selain itu, program tersebut diharapkan dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan menekan risiko terjadinya sengketa tanah dengan dukungan data pertanahan yang lebih terintegrasi.
Dalam rapat tersebut, perangkat daerah yang berkaitan dengan program pertanahan diminta segera menyiapkan langkah teknis sesuai tugas dan kewenangan masing-masing.
“Konsolidasi penting dilakukan supaya setiap program dapat dilaksanakan secara terarah, terukur, dan tidak berjalan secara parsial,” ucap Rahmad.
Pemkot Palu juga menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat kerja sama dengan Kementerian ATR/BPN. Kolaborasi tersebut diarahkan untuk membangun tata kelola pertanahan yang lebih modern, transparan, dan terintegrasi.
Pemkot berharap pelaksanaan sembilan program itu dapat mempercepat pembangunan, memberikan kepastian hukum terkait pertanahan, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat.
“Apa yang telah menjadi kesepakatan diharapkan memberikan dampak nyata terhadap pelayanan publik dan memberikan manfaat terhadap masyarakat,” katanya.