, Kalimantan Selatan, terus memperkuat kerja sama dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) melalui pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) secara gratis.){kind=link}
Jakarta – Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS), Kalimantan Selatan, terus memperkuat kerja sama dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) melalui pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) secara gratis.
Bupati Hulu Sungai Selatan (HSS) Syafrudin Noor mengatakan, program tersebut ditujukan untuk mempercepat penerbitan sertifikat tanah milik masyarakat, terutama bagi para petani, sehingga mereka memperoleh kepastian hukum atas lahan yang dimiliki.
Dua Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran, ATR/BPN Catat Kontribusi Nilai Ekonomi Rp1.834,8 Triliun
“Program ini diharapkan mampu mempercepat kepemilikan sertifikat tanah bagi masyarakat, khususnya petani, sehingga dapat memberikan kepastian hukum atas lahan yang dimiliki,” katanya di Kandangan, Sabtu (11/7/2026).
Menurut Syafrudin, sertifikat tanah tidak hanya berfungsi sebagai bukti legalitas kepemilikan, tetapi juga dapat dimanfaatkan petani untuk memperoleh akses pembiayaan melalui program pinjaman berbunga nol persen yang disediakan pemerintah daerah. Skema tersebut diharapkan memudahkan petani memperoleh modal guna mengembangkan usaha pertanian.
Selain mempercepat legalisasi aset masyarakat, Pemkab HSS juga terus memprioritaskan pembangunan infrastruktur pendukung sektor pertanian. Sejak awal masa kepemimpinannya, pembangunan Jalan Usaha Tani (JUT) dilakukan agar distribusi alat dan mesin pertanian menuju kawasan persawahan menjadi lebih mudah dan efisien.
ATR/BPN Hadirkan Peta Digital Bhumi, Masyarakat Bisa Cek Informasi Bidang dan Nilai Tanah
“Dan pada tahun 2027, kita dari pemerintah daerah telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp55 miliar, untuk melanjutkan pembangunan JUT di berbagai wilayah,” ucap bupati.
Ia menegaskan pembangunan sektor pertanian di Kabupaten HSS dilakukan secara terpadu, mulai dari peningkatan produktivitas melalui modernisasi pertanian, penguatan kapasitas sumber daya manusia, perluasan akses permodalan, hingga penyediaan infrastruktur penunjang.
Dengan sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah daerah, serta seluruh pemangku kepentingan, Syafrudin berharap sektor pertanian di Kabupaten HSS semakin berkembang, produktif, dan mampu meningkatkan kesejahteraan para petani.