Jakarta – Pemerintah terus memperkuat langkah menuju kemandirian energi nasional sebagai bagian dari agenda besar pembangunan yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto. Upaya tersebut dilakukan untuk mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap pasokan energi dari luar negeri sekaligus memperkuat ketahanan nasional di sektor strategis.
Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI, Muhammad Qodari, mengatakan kemandirian energi menjadi salah satu prioritas utama pemerintahan Presiden Prabowo. Menurutnya, pemerintah tengah menjalankan berbagai kebijakan yang bertujuan memperkuat kemampuan nasional dalam memenuhi kebutuhan energi secara mandiri.
Menteri Nusron Dorong Target PTSL 2027 Ditambah, Sertifikasi Gratis untuk Rumah MBR Diperluas
“Bangsa ini harus mandiri. Bangsa ini harus maju. Lepas dari ketergantungan pangan, lepas dari ketergantungan energi. Itu kan semua usaha Pak Prabowo,” ujar Qodari dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu (13/6/2026).
Ia menjelaskan, agenda tersebut merupakan bagian dari reformasi struktural yang sedang dijalankan pemerintah, sejalan dengan target memperkuat ketahanan pangan dan energi dalam jangka panjang.
Qodari menilai sektor energi menghadapi tantangan yang lebih berat dibanding sektor pangan. Jika produksi pangan nasional mulai menunjukkan peningkatan, ketergantungan Indonesia terhadap impor minyak masih cukup tinggi.
“Soal energi pasti lebih sulit. Kenapa? Karena memang impor kita sangat besar. Kebutuhan kita sehari 1,6 juta liter, tetapi kita cuma bisa produksi 600 ribu,” katanya.
Untuk mengurangi ketergantungan tersebut, pemerintah terus mendorong pemanfaatan energi berbasis sumber daya domestik. Salah satunya melalui pengembangan program biodiesel B50 untuk bahan bakar solar serta pengembangan campuran etanol E20 pada bensin.
Selain itu, pemerintah juga menyiapkan berbagai strategi jangka panjang guna memperkuat ketahanan energi nasional dan mengurangi dampak fluktuasi pasar global terhadap kebutuhan energi dalam negeri.
Terkait penyesuaian harga BBM nonsubsidi seperti Pertamax dan Pertamax Green, Qodari menyebut kebijakan tersebut tidak dapat dilepaskan dari kondisi pasar energi dunia yang saat ini masih dipengaruhi berbagai faktor geopolitik.
“Kalau soal BBM, faktor dari luar negeri sangat besar karena de facto kita sebagai bangsa ini memang ketinggalan,” ujarnya.
Menurut Qodari, ketegangan yang terjadi di kawasan Timur Tengah, khususnya yang melibatkan Iran, Amerika Serikat, dan Israel, turut memberikan dampak terhadap pergerakan harga minyak dunia. Posisi Iran yang berada di jalur strategis perdagangan energi global menjadikan setiap perkembangan di kawasan tersebut berpengaruh terhadap pasar internasional.
Meski demikian, pemerintah memastikan harga bahan bakar bersubsidi tetap dipertahankan untuk menjaga daya beli masyarakat.
“Jangan lupa bahwa BBM di kita ini ada dua. Ada yang disubsidi, ada yang harga pasar yang disubsidi kan enggak naik, tetap,” tegasnya.
Qodari menambahkan, komitmen pemerintah menjaga harga BBM subsidi merupakan bagian dari upaya melindungi masyarakat dari dampak gejolak harga energi global, sambil terus mempercepat program kemandirian energi nasional yang menjadi salah satu fokus pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.