Jakarta – Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/Waka BPN) Ossy Dermawan, menegaskan komitmen Kementerian ATR/BPN dalam mendukung percepatan pembangunan Infrastruktur Perlindungan Pesisir Pantai Utara (Pantura) Jawa Terpadu.
Menurutnya, dukungan tersebut difokuskan pada tiga aspek utama, yakni sinkronisasi tata ruang, percepatan perizinan, serta pengadaan tanah.
“Ada tiga hal dukungan kami dari Kementerian ATR/BPN, yang pertama adalah sinkronisasi Rencana Tata Ruang (RTR) dengan rencana induk, agar proyek ini tidak hanya visible secara teknisnya, tetapi juga sesuai secara spasial dan legalnya,” ujar Ossy dalam Kick Off Meeting di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Jakarta, Senin (4/5/2026).
Menteri ATR/BPN dan Mendagri Keluarkan Surat Edaran, Integrasikan LP2B ke Dalam RTRW dan RDTR
Ia menjelaskan, saat ini Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) tengah direvisi dan telah memasukkan program perlindungan pesisir, termasuk rencana pembangunan tanggul laut raksasa atau Giant Sea Wall. Penyesuaian juga akan dilakukan di tingkat daerah agar selaras dengan rencana induk nasional.
Selain itu, Kementerian ATR/BPN siap mempercepat penerbitan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR), terutama jika proyek tersebut ditetapkan sebagai Proyek Strategis Nasional.
“Kami siap membantu percepatan penerbitan KKPR, khususnya apabila proyek ini ditetapkan sebagai Proyek Strategis Nasional. Tentunya hal ini dilakukan dengan tetap memperhatikan pembagian kewenangan antar kementerian, baik di wilayah laut, kawasan hutan, maupun di luar kedua kawasan tersebut,” tuturnya.
Dalam hal pengadaan tanah, Ossy juga memastikan pihaknya akan memberikan dukungan penuh. Namun, ia menekankan pentingnya sinergi lintas sektor untuk memastikan integrasi data dan peta berjalan optimal.
“Kami mendorong agar working group lintas kementerian dan lembaga semakin diperkuat, sehingga integrasi dan overlay peta dapat dilakukan secara optimal,” pungkasnya.
Pada kesempatan yang sama, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono, menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam menjalankan proyek tersebut.
“Pendekatan yang kita lakukan tidak bisa parsial. Harus terintegrasi dari hulu ke hilir, dari darat hingga laut, serta melibatkan semua pihak,” ujarnya.
Pertemuan ini turut dihadiri sejumlah menteri, kepala lembaga, serta kepala daerah dari berbagai wilayah. Hadir pula Direktur Jenderal Tata Ruang, Suyus Windayana, yang mendampingi Wamen ATR/Waka BPN dalam agenda tersebut.