Jakarta – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mendorong Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui perencanaan berbasis data, pengelolaan APBD yang efektif, serta pengendalian inflasi secara konsisten.
Menurutnya, pertumbuhan ekonomi merupakan indikator utama dalam mengukur kemajuan suatu daerah. Meski kinerja ekonomi Sumut dinilai cukup baik, ia menilai angkanya masih berada di bawah rata-rata nasional sehingga perlu ditingkatkan.
DKI Jakarta Gelar Pemadaman Lampu Tiga Kali Sepanjang 2026 untuk Peringati Hari Lingkungan
Ia menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi yang rendah hanya memberikan dampak terbatas terhadap kesejahteraan masyarakat. Sebaliknya, pertumbuhan yang lebih tinggi akan membawa perubahan yang lebih signifikan.
““Pertumbuhan ekonomi ini angka yang sangat penting dan harus dikuasai oleh seluruh kepala daerah. Karena komponennya banyak, tanya BPS, Badan Pusat Statistik kabupaten/kota,” kata Tito dalam keterangannya, Jumat (24/4/2026).
Ia juga menekankan pentingnya penggunaan data dalam perencanaan pembangunan. Pemerintah daerah diminta memanfaatkan data secara rinci untuk mengidentifikasi berbagai persoalan, seperti kemiskinan, pengangguran, hingga kesenjangan antarwilayah.
Kejagung Kembangkan Kasus Tambang AKT, Tiga Tersangka Baru Bungkam Saat Digiring ke Tahanan
Dengan pendekatan ini, kebijakan yang diambil diharapkan lebih tepat sasaran, termasuk dalam mendorong investasi dan meningkatkan daya beli masyarakat.
Selain itu, pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) disebut memiliki peran strategis sebagai pendorong aktivitas ekonomi. Realisasi belanja pemerintah perlu dioptimalkan agar uang dapat beredar di masyarakat dan menggerakkan sektor swasta.
Mendagri juga mengingatkan pentingnya menjaga keseimbangan antara pendapatan dan belanja daerah. Pemerintah daerah didorong meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui inovasi tanpa membebani masyarakat. Ia menilai daerah yang kuat secara fiskal adalah yang mampu mengandalkan PAD, bukan semata bergantung pada transfer pusat.
“Kalau swastanya enggak hidup jangan pernah berpikir negara itu, daerah itu akan melompat maju, enggak akan mungkin, kenapa? Karena belanja pemerintah enggak sanggup untuk membuat lompatan-lompatan ini,” tegasnya.
Di sisi lain, ia menyoroti pentingnya pengendalian inflasi dalam menjaga stabilitas ekonomi. Menurutnya, inflasi sangat berpengaruh terhadap biaya hidup masyarakat, terutama kelompok berpenghasilan rendah.
Pemerintah daerah diminta aktif memantau harga serta memastikan ketersediaan bahan pokok di pasar guna mencegah gejolak harga yang dapat memicu keresahan sosial.
“Kalau kita bicara biaya hidup penting, apa jawabannya? Jaga stabilitas harga yaitu jaga indikator inflasi,” jelasnya.