Jakarta – Menteri Ekonomi Kreatif (Ekraf) Teuku Riefky Harsya berencana mengaktifkan kembali desa kreatif di berbagai daerah sebagai bagian dari strategi memperkuat sektor ekonomi kreatif sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.
Menurut Riefky, program aktivasi desa kreatif menjadi salah satu dari tiga penugasan utama yang diberikan Presiden Prabowo Subianto kepada Kementerian Ekraf. Dua program lainnya adalah aktivasi creative hub dan penguatan Creative by Indonesia.
Ia menjelaskan, pemerintah tidak akan membangun desa kreatif baru, melainkan mengoptimalkan potensi desa kreatif yang sudah ada melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia, perluasan akses pasar, serta dukungan pembiayaan.
“Aktivasi desa kreatif ini bukan berarti membangun desa baru, karena pemda tentu sudah membina dan memetakan di mana adanya desa kreatif, nah ini bagaimana kita mengaktivasi itu,” kata Riefky dikutip, Senin (15/6/2026).
Selain desa kreatif, Kementerian Ekraf juga akan menghidupkan kembali berbagai creative hub yang telah dibangun oleh pemerintah daerah, perguruan tinggi, maupun komunitas. Langkah ini diharapkan dapat memperkuat ekosistem ekonomi kreatif dan membuka lebih banyak lapangan kerja di daerah.
Riefky mengapresiasi pemerintah daerah yang selama ini aktif membina pelaku ekonomi kreatif serta menyediakan ruang kolaborasi bagi komunitas kreatif.
“Jadi terima kasih kepada kepala daerah dan jajaran yang terus membina para pegiat ekonomi kreatif di berbagai daerah,” ujarnya.
Program ketiga yang menjadi fokus Kementerian Ekraf adalah penguatan branding Creative by Indonesia sebagai identitas produk kreatif nasional. Pemerintah ingin mendorong karya dan merek lokal agar memiliki daya saing yang lebih kuat, baik di pasar domestik maupun internasional.
“Creative by Indonesia itu kalau di pariwisata ada Wonderful Indonesia, nah Creative by Indonesia adalah contoh dari IP atau brand yang hari ini bagaimana kita tingkatkan masuk ke pasar nasional dan nantinya ke pasar global,” jelasnya.
Riefky menuturkan, ketiga program tersebut akan mulai digencarkan pada semester kedua 2026 dan berlanjut hingga 2029 melalui kolaborasi erat dengan pemerintah daerah.
