Selain Australia, Pemerintah Sebut Filipina dan India Minati Pupuk Urea Asal Indonesia

Jakarta — Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan India dan Filipina berminat mengimpor pupuk urea dari Indonesia, seiring posisi produksi nasional yang saat ini mengalami surplus sejauh ini.

“Pupuk kita mengalami surplus sehingga beberapa negara, seperti India, Filipina, maupun Australia meminta kepada Indonesia,” ujar Airlangga dalam konferensi pers, Kamis (23/4).

Menurut Airlangga, salah satu faktor utama yang mendorong permintaan tersebut adalah harga pupuk Indonesia yang kompetitif. Hal ini tidak terlepas dari kebijakan pemerintah yang menetapkan harga gas bagi industri pupuk di kisaran USD 6 per MMBTU guna menjaga Harga Eceran Tertinggi (HET).

Namun demikian, hingga saat ini pemerintah baru menyetujui ekspor pupuk urea ke Australia. Adapun kemarin, Presiden Prabowo Subianto telah menyetujui ekspor pupuk ke negara tersebut sebesar 250 ribu ton, yang disambut baik oleh Perdana Menteri Australia Anthony Albanese.

“Jadi, Indonesia punya resiliensi di sektor pangan, terutama karena dari segi pupuk urea juga aman,” tambahnya.

Sebelumnya, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya mengatakan sejumlah negara, seperti India, Filipina, Thailand, dan Brasil, berminat mengimpor pupuk urea dari Indonesia dengan total volume mencapai 1 juta ton. Hal ini terjadi menyusul produksi nasional sebesar 7,8 juta ton, yang melebihi kebutuhan domestik sebesar 6,3 juta ton.

Dengan pendekatan tersebut, ekspor tidak hanya memberikan nilai tambah bagi perekonomian nasional, tetapi juga tetap menjamin ketersediaan pupuk bagi kebutuhan petani di dalam negeri.

Berita Lainnya

Suahasil Nazara Resmi Jadi Menkeu, Gantikan Purbaya

Jakarta – Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Suahasil Nazara sebagai Menteri Keuangan di Istana Negara, Jakarta, Senin, (14/9/2026). Suahasil dipercaya menggantikan Purbaya Yudhi Sadewa dan...

Pengukuran Terjadwal Bikin Urus PBT Lebih Cepat

Jakarta – Layanan Pengukuran Terjadwal dinilai memberikan kepastian waktu bagi masyarakat dalam mengurus dokumen pertanahan, khususnya Peta Bidang Tanah (PBT). Proses yang sebelumnya dapat...

Komisi II DPR Kaji Usulan Perpanjangan Masa Jabatan Kades

Jakarta – Komisi II DPR RI membuka peluang untuk mengkaji usulan perpanjangan masa jabatan kepala desa (kades) yang sebelumnya disampaikan kepada pimpinan DPR. Pembahasan...

Stay Connected

0FansSuka
0PengikutMengikuti
0PelangganBerlangganan
- Advertisement -

FEED NEWS