Jakarta – Penerimaan pajak rokok di DKI Jakarta mengalami penurunan cukup tajam hingga akhir Agustus 2026. Kondisi tersebut diduga tidak lepas dari maraknya peredaran rokok ilegal di tengah masyarakat.
Wakil Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) DKI Jakarta, Elvarinsa, mengatakan pajak rokok menjadi salah satu sumber yang turut menopang Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Sesuai ketentuan, penerimaan pajak tersebut berasal dari pungutan sebesar 10 persen atas nilai cukai rokok.
Namun, realisasi penerimaan hingga Agustus 2026 justru lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
“Untuk di periode 2026 per Agustus ini, kami mengalami penurunan penerimaan dari pajak rokok, yaitu dari tahun lalu Rp541 miliar per Agustus 2025, di Agustus 2026 itu di Rp484 miliar, artinya ada penurunan,” kata Elvarinsa dikutipdari keterangannya, Kamis (10/9/2026).
IHSG Menguat 4,9 Persen, OJK Apresiasi Ketahanan Investor Domestik di Tengah Tekanan MSCI
Berdasarkan catatan Bapenda DKI Jakarta per 31 Agustus 2026, penerimaan pajak rokok baru mencapai Rp484.455.342.051.
Sementara itu, pada periode yang sama 2025, penerimaan tercatat sebesar Rp541.785.361.006.
Artinya, terjadi penurunan sekitar Rp57,3 miliar hanya dalam kurun waktu satu tahun. Angka tersebut menjadi perhatian karena target penerimaan pajak rokok yang ditetapkan Pemprov DKI Jakarta untuk 2026 mencapai Rp1,1 triliun.
“Tahun 2026 ini kami punya target Rp1,1 triliun,” tambah Elvarinsa.
Untuk mengejar target tersebut sekaligus menekan potensi kebocoran penerimaan, Pemprov DKI Jakarta bersama sejumlah instansi terkait terus melakukan penindakan terhadap peredaran rokok ilegal.
Produk rokok yang tidak dilengkapi pita cukai resmi dinilai berpotensi menggerus penerimaan negara sekaligus berdampak pada penerimaan daerah melalui pajak rokok.
Elvarinsa berharap langkah penegakan hukum terhadap peredaran rokok ilegal dapat berdampak terhadap peningkatan penerimaan PAD, khususnya dari sektor pajak rokok.
“Mudah-mudahan dengan adanya penindakan ini juga dapat meningkatkan penerimaan kita, terutama PAD, Pendapatan Asli Daerah, khususnya di pajak rokok,” ucap Elvarinsa.