Jakarta – Pemerintah berkomitmen mempercepat perbaikan transportasi publik sekaligus mendorong perubahan perilaku masyarakat, termasuk pejabat, sebagai respons terhadap ancaman krisis energi global akibat gejolak geopolitik. Harapannya, baik masyarakat maupun para pejabat pemerintah bisa sepenuhnya beralih dari penggunaan kendaraan pribadi ke transportasi massal.
“Kita berharap kita semua mulai perlahan-lahan memperbaiki transportasi publik kita sehingga diharapkan mulai bergeser untuk menggunakan transportasi massal,” kata Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, di Istana Negara, Jakarta, Rabu.
Bertalian dengan itu, lanjut Prasetyo, pemerintah saat ini berupaya mengurangi penggunaan kendaraan dinas di kalangan pejabat sebagai bagian dari langkah efisiensi energi. Sejalan dengan upaya tersebut, pemerintah juga bersiap mengalihkan penggunaan energi fosil menuju energi baru terbarukan.
“Jadi yang masih berbahan fosil kita coba efisienkan, kita kurangi penggunaan kendaraan-kendaraan yang berbasis fosil dan pemerintah memulai untuk mengurangi penggunaan kendaraan dinas,” ucapnya.
Energi fosil, seperti minyak bumi, batu bara, dan gas alam, masih menjadi sumber utama bahan bakar kendaraan, termasuk bensin, solar, dan avtur. Namun, meningkatnya ketergantungan global, keterbatasan cadangan, serta gangguan distribusi akibat ketegangan geopolitik di kawasan Timur Tengah mendorong perlunya percepatan pemanfaatan energi baru terbarukan di Indonesia.
Karena itu, saat ini pemerintah juga mendorong pengembangan kendaraan berbasis listrik sebagai bagian dari transisi energi. Pada Kamis ini, Presiden RI Prabowo Subianto dijadwalkan meresmikan pabrik mobil listrik di Magelang, Jawa Tengah, sebagai salah satu langkah konkret menuju penggunaan energi baru terbarukan (EBT).
“Kita memang harus bekerja keras untuk sesegera mungkin mengubah budaya kita, mengubah cara bekerja kita dengan kemudian kita mesti beralih ke energi berbasis fosil menjadi energi-energi baru terbarukan atau EBT yang salah satunya adalah berbasis listrik,” kata Prasetyo.
Pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian juga telah mengeluarkan kebijakan Transformasi Budaya Kerja Nasional, yang di antaranya mencakup penerapan Work From Home (WFH) bagi ASN, imbauan penghematan listrik dan energi sehari-hari, serta dorongan penggunaan transportasi publik.