Hanya Persatuan Nasional Yang Mampu Merebut Kursi Wakil Presiden

Cukup sudah kegaduhan politik! Jangan sampai Indonesia berubah menjadi panggung pertunjukan perebutan kekuasaan, sementara rakyat hanya menjadi penonton yang dipaksa menyaksikan drama elite tanpa tahu kapan berakhirnya.

Polemik mengenai posisi Wakil Presiden—menyusul isu pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka kini membuka babak baru dalam percaturan politik nasional. Nama-nama mulai diperbincangkan, partai politik mulai menyampaikan sikap, dan dukungan terhadap figur tertentu pun bermunculan.

Politikus dari PDIP, Said Abdullah sudah memberikan kisi kisi dan menginginkan sosok wakil presiden yang tepat adalah sosok yang memiliki ikatan kuat dengan Presiden Prabowo Subianto, mampu memahami karakter kepemimpinan Presiden, serta mampu membantu menjalankan sistem pemerintahan, tanpa ada intervensi dari mana pun.

Sementara itu, Partai Demokrat menyatakan tidak mengajukan nama. Sebagai ketua umum AHY menyerahkan sepenuhnya kepada Presiden. Sedangkqn PKB secara terbuka menyebut Ketua Umumnya, Muhaimin Iskandar (Cak Imin), adalah figur yang mereka inginkan, sebagai calon yang tepat menggantikan Gibran.

Dalam demokrasi, sah sah saja setiap partai punya hak menyampaikan aspirasi dan memperjuangkan kadernya. Kita harus objektif melihat situasi nasional hari ini, sekarang pertanyaannya adalah, apakah Tokoh maupun kader yang diusulkan tersebut sudah tepat dan mampu membantu presiden untuk memperbaiki situasi ekonomi politik nasional yang kini tidak menentu, atau nanti tambah memperparah situasinya. Jangan gara gara ego kepartaian rakyat jadi korban.

Namu ada satu hal yang tidak boleh dilupakan, Indonesia bukan milik partai politik, bukan milik koalisi partai pendukung pemerintah, dan jabatan wakil presiden bukanlah hadiah bagi kelompok yang paling kuat nekan kebijakan pemerintah dan dapat melakukan manuver politik.

Pertanyaan saya sederhana, apakah para elite sedang memikirkan masa depan bangsa, atau mulai sibuk menghitung keuntungan politik masing-masing?

Partai Boleh Punya Jagoan, Tapi Jangan Memaksakan Kehendak.

Dari pernyataan sejumlah partai, seperti PDIP, Demokrat, dan PKB memperlihatkan bahwa masing-masing partai memiliki cara pandang berbeda mengenai sosok pengganti wakil presiden. Perbedaan ini justru menunjukkan bahwa demokrasi masih berjalan. Namun, demokrasi bukan berarti setiap perbedaan harus berubah menjadi pertarungan terbuka. Jangan sampai bursa pengganti wakil presiden menjadi ajang saling mengukur kekuatan, saling mengirim sinyal, atau bahkan saling menekan.

Kalau semua partai hanya sibuk mempromosikan jagoannya, siapa yang memastikan kepentingan rakyat menjadi prioritas?. Masyarakat tidak sedang menunggu siapa yang paling hebat bermanuver. Rakyat ingin pemerintah bekerja, harga kebutuhan pokok terkendali, lapangan pekerjaan terbuka, pendidikan gratis ilmiah dan demokratis terwujud, serta pertumbuhan ekonomi nasional bergerak. Jangan sampai para elite sibuk membicarakan kursi, sementara rakyat masih lapar, tidak bekerja, tidak punya tempat tinggal dan masih jadi korban eksploitasi elit untuk kepentingan elektoral.

Kami Lingkar Pemuda Indonesia ingin mengingatkan masyarakat agar tidak gaduh dalam menyikapi persoalan pengisian jabatan wakil presiden. Pesan ini sangat penting. Persoalan kenegaraan tidak boleh diselesaikan dengan tekanan politik maupun opini publik yang dapat menjadi konflik dan perang pernyataan, atau kegaduhan di ruang publik.

Ada konstitusi yang harus dipatuhi, mekanisme kelembagaan yang harus dihormati, dan kewenangan yang harus dijaga. Jika memang terjadi kekosongan jabatan wakil presiden, proses pengisiannya harus mengikuti ketentuan konstitusi, bukan ditentukan oleh siapa yang paling ramai didukung di media sosial atau siapa yang paling kuat membangun lobi politik. Di sinilah kedewasaan elite diuji. Jangan sampai demokrasi hanya dijadikan alasan untuk membenarkan segala bentuk manuver.

Presiden Prabowo membutuhkan Wapres pemersatu, bukan sumber gaduh baru.

Presiden Prabowo Subianto membutuhkan kawan tandem yang mampu bekerja, menjaga komunikasi politik multi sektor, dan mampu memperkuat stabilitas nasional, agar pemerintahan maksimal menjalankan program program prioritas kerakyatannya.

Wakil presiden bukan sekadar jabatan bergengsi, posisi tersebut memiliki tanggung jawab besar dalam membantu Presiden menjalankan roda pemerintahan.

Karena itu, ukuran memilih figur tidak boleh hanya didasarkan pada besarnya partai, kekuatan koalisi, atau kedekatan politik.

Pertanyaan mendasar saya justru jauh lebih penting. Apakah figur tersebut mampu bekerja dalam satu irama dengan Presiden?. Apakah ia memiliki pengalaman dalam memimpin bangsa dengan berbagai macam kepetingan?. Apakah ia mampu menjembatani perbedaan dan memiliki integritas serta kapasitas untuk mengutamakan kepentingan rakyat?.

Dalam konteks ini, sosok yang tepat untuk mengantikan posisi mas Gibran sebagai Wakil Presiden adalah sosok seperti Sufmi Dasco Ahmad yang kini menjabat sebagai Wakil Ketua DPR RI, saya menilai Pak Dasco memiliki pengalaman politik dan kemampuan komunikasi lintas kelompok masyarakat yang dapat menjadi modal untuk menjaga stabilitas ekonomi politik pemerintahan saat ini.

Saya tidak akan malu malu menyatakan dukungan ini, karena dukungan saya bersama kawan kawan Lingkar Pemuda Indonesia patut ditempatkan sebagai bagian dari aspirasi politik kelompok kepentingan yang ingin melihat bangsa ini adil makmur dan sejahtera.

Tapi bagi saya yang paling penting untuk mendorong dan mengajukan dukungan terhadap figur atau tokoh, siapa pun itu harus dinilai dari kapasitasnya, integritas, rekam jejak, dan komitmennya terhadap kepentingan nasional yang harus tetap menjadi ukuran utama. Jangan memilih hanya karena dekat dengan kekuasaan, tetapi pilihlah berdasarkan kemampuan mengabdi kepada bangsa.

*Jangan Biarkan Rakyat Menjadi Korban Perang Elite!*

Indonesia sedang menghadapi tantangan yang jauh lebih besar daripada sekadar perdebatan kursi wakil presiden. Ketidakpastian ekonomi global, persaingan investasi, tekanan geopolitik, persoalan lapangan pekerjaan, dan kebutuhan mendesak masyarakat membutuhkan perhatian serius pemerintah.

Dalam situasi seperti ini, stabilitas politik bukan sekadar kepentingan Presiden atau partai koalisi, melainkan kepentingan seluruh rakyat, Investor membutuhkan kepastian kebijakan, dunia usaha membutuhkan iklim yang kondusif, masyarakat membutuhkan pelayanan publik yang semakin baik.

Bila elite terus mempertontonkan persaingan tanpa arah, kepercayaan publik bisa terkikis. Pemerintahan berisiko kehilangan fokus, sementara agenda pembangunan terseret ke dalam tarik-menarik kepentingan.

Menurut saya kompetisi politik adalah bagian yang sah dari demokrasi, namun kompetisi harus memiliki batas yang jelas, jangan merusak persatuan dan jangan mengorbankan kepentingan nasional.

Saya bersama Kawan Kawan LPI ( Lingkar Pemuda Indonesia) mengajak semua elemen multi sektor, mulai dari elite, kelas menengah hingga rakyat masih dibawah garis kemiskinan, bersama sama menjadikan momentum ini untuk kembali memperkuat persatuan nasional. Indonesia membutuhkan figur yang mampu meredakan ketegangan, mempertemukan perbedaan, dan menjaga komunikasi antarkekuatan politik.

Persatuan nasional bukan sekadar kalimat indah dalam pidato kenegaraan. Persatuan nasional harus terlihat dalam tindakan nyata, menghormati perbedaan, tidak memaksakan kehendak dan menempatkan kepentingan rakyat di atas kepentingan kelompok.

Kekuasaan hanyalah amanah, bukan tujuan akhir bernegara. Kita tidak boleh membiarkan perbedaan pilihan politik berubah menjadi permusuhan, atau membiarkan kepentingan segelintir elite mengalahkan kepentingan jutaan rakyat Indonesia.

Jadi siapa pun yang nantinya dipercaya mendampingi Presiden Prabowo, ia harus menjadi bagian dari solusi, bukan sumber persoalan baru. Sekali lagi, partai boleh mengusulkan. Namun Tokoh boleh mendapat dukungan. Presiden dan MPR harus menjalankan kewenangannya sesuai konstitusi.

Sudah waktunya elite politik berhenti mempertontonkan ego. Jangan hanya bicara stabilitas, tetapi justru memproduksi kegaduhan. Rakyat tidak membutuhkan drama politik tanpa akhir, rakyat membutuhkan negara kuat hadir dan pemerintahan yang bisa bekerja untuk rakyat.

*Salam Persatuan Nasional ! Hidup Pemuda Indonesia !*