 M. Qodari menyebut perjuangan HUMANIKA dalam mendorong demokrasi, keadilan, dan kesejahteraan masyarakat memiliki kesamaan arah dengan agenda yang tengah dijalankan Presiden Prabowo Subianto.){kind=link}
Jakarta – Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom RI) M. Qodari menyebut perjuangan HUMANIKA dalam mendorong demokrasi, keadilan, dan kesejahteraan masyarakat memiliki kesamaan arah dengan agenda yang tengah dijalankan Presiden Prabowo Subianto.
Pernyataan tersebut disampaikan Qodari saat menghadiri peringatan 36 tahun berdirinya Himpunan Masyarakat untuk Kemanusiaan dan Keadilan (HUMANIKA) di Jakarta, Jumat (18/9/2026). Acara itu menjadi ajang pertemuan aktivis HUMANIKA dari berbagai generasi.
“Apa yang diperjuangkan, apa yang dikerjakan oleh Presiden Prabowo betul-betul sejalan dengan apa yang diperjuangkan oleh HUMANIKA. Yaitu demokrasi, kemudian keadilan untuk masyarakat Indonesia, dan kesejahteraan untuk masyarakat Indonesia,” kata Qodari dalam keterangannya, Sabtu (19/9/2026).
Qodari yang juga merupakan anggota dan aktivis HUMANIKA menilai organisasi tersebut mampu menjaga regenerasi selama 36 tahun. Menurutnya, tidak banyak organisasi atau jaringan gerakan masyarakat sipil yang dapat bertahan hingga puluhan tahun.
HUMANIKA didirikan pada 1990 oleh Bursah Zarnubi. Sejak awal berdiri, organisasi tersebut bergerak dalam isu kemanusiaan, keadilan, dan demokrasi. Para anggotanya kini berasal dari berbagai latar profesi, termasuk jurnalis, kepala daerah, hakim, menteri hingga anggota DPR.
Qodari juga menyinggung pernyataan Bursah Zarnubi yang mengajak para aktivis untuk mendukung Presiden Prabowo agar dapat menjalankan tugas pemerintahan dengan baik.
“Tidak mengherankan tadi kita mendengar bahwa Pak Bursah mengatakan, mari kita dukung Pak Prabowo untuk bisa menjalankan tugasnya dengan baik,” imbuh Qodari.
Peringatan 36 tahun HUMANIKA tersebut turut dihadiri pendiri HUMANIKA sekaligus Bupati Lahat Bursah Zarnubi, aktivis senior Hariman Siregar, Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat, Wakil Menteri Sosial Agus Jabo, sejumlah anggota DPR RI, serta aktivis dan tokoh masyarakat.
Dalam kesempatan tersebut, Bursah Zarnubi menekankan pentingnya menjaga sistem demokrasi yang lahir dari perjuangan Reformasi 1998. Ia berharap pemerintahan Prabowo tetap mendapat pengawalan sehingga nilai-nilai demokrasi dapat terus dikenalkan dan diwariskan kepada generasi muda.
“Dia (Presiden Prabowo) ada tugas besar yang menurut saya belum pernah digagas oleh Presiden sebelumnya. Revolusi Pasal 33,” kata Bursah. “Dan ini mesti kita dukung, tidak boleh kita jatuhkan sebelum dia (Presiden) berhasil.”
Bursah menghubungkan gagasan tersebut dengan arah transformasi ekonomi pemerintahan Prabowo yang menurut penilaiannya semakin menekankan penerapan Pasal 33 UUD 1945. Pasal tersebut memuat prinsip perekonomian nasional yang berlandaskan asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.
Ia mencontohkan sejumlah kebijakan pemerintah yang menurutnya sejalan dengan gagasan tersebut, termasuk penindakan terhadap praktik manipulasi perdagangan ekspor-impor seperti underinvoicing dan overinvoicing, program Makanan Bergizi Gratis (MBG), serta kebijakan lain yang diarahkan pada kesejahteraan masyarakat.
“Jadi bagi orang-orang yang ingin menjatuhkan tuh agak sabaran sedikit. Minimal siklus 5 tahun itu dijaga lah. Tidak bolBurza Bupati Lahat Bursah Zarnubieh jatuh bangun, jatuh bangun, demokrasi nanti rusak,” imbuh Bursah.
“Setidaknya kita jaga siklus 5 tahun itu dan kasih kesempatan Presiden Prabowo mengambil kekayaan dari oligarki yang serakah ini,” tegasnya.
Pernyataan Bursah tersebut merupakan pandangan pribadi yang disampaikannya dalam forum peringatan HUMANIKA. Sementara itu, ANTARA melaporkan bahwa acara tersebut menjadi pertemuan aktivis lintas generasi sekaligus ruang untuk membahas perjalanan organisasi dan isu demokrasi.