Jakarta – Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Sugiono menilai dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden RI Prabowo Subianto sebagai bentuk insubordinasi atau pembangkangan terhadap otoritas. Terlebih, dugaan tindakan tersebut disebut melibatkan institusi Polri yang berada di bawah pemerintahan Presiden.
Insubordinasi sendiri merupakan tindakan tidak patuh atau pembangkangan terhadap pihak yang memiliki kewenangan.
Sugiono menegaskan, dugaan penyadapan tersebut merupakan persoalan serius yang harus ditelusuri secara menyeluruh. Menurutnya, aparat perlu mengungkap motif, dasar tindakan, serta pihak-pihak yang diduga terlibat dalam perkara tersebut.
“Kalau saya berpendapat bahwa ini merupakan suatu bentuk insubordinasi. Kemudian bisa jadi ditemukan motif-motif yang mengarah pada makar kepada Presiden,” ujar Sugiono di Jakarta, Rabu (4/11/2026).
Ia juga mempertanyakan bagaimana tindakan penyadapan terhadap kepala negara bisa terjadi, mengingat Presiden Prabowo memiliki sistem pengamanan berlapis.
Sugiono bahkan menduga kemungkinan adanya kebocoran dari lingkungan internal pemerintahan yang membuat penyadapan tersebut dapat dilakukan.
“Kalau disebut kebobolan, ya ini dari dalam sendiri kan, dari dalam pemerintahan sendiri. Makanya saya bilang ini bisa saja diterjemahkan sebagai suatu insubordinasi,” jelasnya.
Lebih lanjut, Sugiono meminta agar motif dan landasan tindakan penyadapan diungkap melalui proses hukum. Ia turut menyampaikan apresiasi kepada Kapolri Suyudi Ario Seto beserta jajaran yang telah menangani perkara tersebut.
Sugiono juga mengajak seluruh pihak untuk menghormati proses hukum yang sedang berlangsung agar persoalan tersebut dapat terungkap secara jelas.
“Sekali lagi, kami mengucapkan apresiasi kepada Kapolri dan jajarannya yang sudah melakukan proses ini. Tentu saja kita menghormati proses hukum yang sedang berjalan untuk bisa mengetahui lebih lanjut,” katanya.
Mengenai alasan Presiden Prabowo menjadi sasaran penyadapan, Sugiono menilai hal tersebut perlu menjadi pertanyaan dalam pengusutan kasus. Ia mengingatkan bahwa penyadapan bukan tindakan yang dapat dilakukan tanpa prosedur, melainkan harus mengikuti mekanisme hukum yang berlaku.
“Penyadapan itu dilakukan lewat serangkaian proses yang membutuhkan keputusan pengadilan berdasarkan undang-undang. Sepanjang pengetahuan saya, penyadapan juga bukan sesuatu yang dapat serta-merta dilakukan. Oleh karena itu, perlu juga dipertanyakan intensinya, kenapa Presiden sendiri yang disadap,” tuturnya.
Sugiono menambahkan, kasus tersebut perlu menjadi momentum untuk mengevaluasi dan memperkuat sistem keamanan siber serta pengamanan Presiden Prabowo. Ia juga menekankan pentingnya memastikan seluruh tindakan penyadapan berjalan sesuai ketentuan perundang-undangan.
Di sisi lain, Sugiono menyampaikan bahwa Partai Gerindra akan menggelar konsolidasi internal bersama para kader untuk membahas persoalan tersebut.
Menurutnya, dugaan penyadapan terhadap Prabowo menjadi perhatian partai karena Presiden RI itu juga menjabat sebagai Ketua Umum Partai Gerindra.
“Kita akan melakukan konsolidasi bersama rekan-rekan, bahwa ini adalah kepala negara, Presiden yang berasal dari partai kami. Saya kira pada waktunya itu akan dilakukan,” pungkasnya.
Tambahkan judul dan angle beritaPerjelas atribusi dugaan penyadapan