.){kind=link}
Jakarta – Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Sugiono meminta semua pihak tidak mencampuri proses hukum yang sedang berjalan terkait penetapan status tersangka terhadap sejumlah perwira tinggi Kepolisian Republik Indonesia (Polri).
Ia menegaskan, penanganan perkara tersebut harus diserahkan kepada aparat penegak hukum melalui mekanisme yang berlaku. Sugiono juga berharap proses ini menjadi momentum untuk meningkatkan kualitas kelembagaan Polri, terutama dalam hal profesionalitas, integritas, dan kepercayaan publik.
“Kita tentu menghormati proses hukum yang sedang berjalan dan menyerahkan sepenuhnya kepada mekanisme hukum yang berlaku. Saya memandang hal ini sebagai bagian dari upaya bersama untuk terus memperkuat institusi Polri. Dalam kesempatan ini, saya juga menyampaikan apresiasi kepada Kapolri atas langkah-langkah yang telah diambil dalam menyikapi persoalan tersebut,” ujar Sugiono, Rabu, 4 November 2026.
Mengenai dugaan penyadapan terhadap Presiden Republik Indonesia, Sugiono menilai persoalan tersebut perlu ditangani secara serius dan melalui pemeriksaan yang menyeluruh. Pasalnya, tindakan yang diduga terjadi menyasar Presiden yang memiliki kedudukan sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan.
Menurutnya, penyadapan tanpa dasar kewenangan yang sah merupakan persoalan serius, terlebih jika dilakukan terhadap pemimpin tertinggi negara. Ia menilai dugaan tindakan tersebut dapat berkaitan dengan pelanggaran disiplin serta ketidakpatuhan terhadap struktur komando dalam institusi.
“Tindakan penyadapan yang dilakukan tanpa kewenangan yang sah merupakan persoalan yang sangat serius, apalagi dilakukan kepada Presiden. Dalam pandangan saya, tindakan tersebut dapat mencerminkan adanya persoalan kedisiplinan dan kepatuhan terhadap garis komando, atau yang dikenal sebagai insubordinasi. Bahkan, apabila ditemukan unsur-unsur yang memenuhi ketentuan hukum, perlu didalami pula kemungkinan adanya tindakan yang mengarah pada upaya makar terhadap Presiden,” jelasnya.
Sugiono juga menekankan bahwa setiap lembaga negara berkewajiban menjaga tata kelola organisasi yang profesional dan berintegritas. Kepatuhan terhadap konstitusi serta penghormatan terhadap kepemimpinan nasional yang sah juga harus menjadi prinsip dalam menjalankan tugas kelembagaan.
Karena itu, setiap persoalan yang muncul di lingkungan institusi negara harus diselesaikan berdasarkan ketentuan hukum melalui proses yang transparan, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Di tengah perkembangan kasus tersebut, Sugiono turut mengingatkan seluruh jajaran pemerintahan agar tidak mengesampingkan agenda pembangunan nasional. Ia meminta pelaksanaan berbagai program strategis pemerintah tetap menjadi perhatian bersama.
“Saya mengajak seluruh jajaran pemerintahan untuk tetap memberikan perhatian penuh terhadap pelaksanaan program-program prioritas Presiden Prabowo Subianto. Berbagai agenda transformasi bangsa yang sedang dijalankan merupakan amanah besar yang harus terus kita kawal bersama demi memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Sugiono berpandangan bahwa penegakan hukum dan perbaikan kelembagaan negara harus berjalan seiring dengan pelaksanaan pembangunan. Menurutnya, koordinasi dan kerja sama antarlembaga pemerintahan perlu terus diperkuat agar berbagai program strategis nasional tidak terhambat oleh dinamika yang sedang terjadi.
Ia berharap seluruh unsur pemerintahan tetap menjaga kekompakan serta menjalankan tanggung jawab masing-masing demi memastikan program pemerintah terlaksana secara maksimal.
“Kita semua memiliki tanggung jawab yang sama untuk menjaga stabilitas, memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara, serta memastikan agenda pembangunan nasional terus berjalan dengan baik. Dengan semangat kebersamaan dan tanggung jawab, saya meyakini setiap persoalan dapat diselesaikan melalui mekanisme yang tepat, dengan tetap mengutamakan kepentingan bangsa dan negara,” tutupnya.