Jakarta – Aroma perombakan kabinet (reshuffle) kembali menyengat di awal kuartal pertama tahun 2026. Meski Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, sempat menepis isu tersebut pada Senin (19/1), pergerakan di internal Istana memberikan sinyal kuat bahwa evaluasi besar-besaran tengah berlangsung.
Pertemuan tertutup dalam tajuk retret Kabinet Merah Putih di Hambalang pada awal Januari lalu diyakini menjadi titik balik. Presiden Prabowo Subianto dilaporkan menggunakan momentum tersebut untuk membedah rapor kerja para menterinya setelah setahun lebih menakhodai pemerintahan.
Fokus utama Presiden saat ini adalah akselerasi atau percepatan program prioritas. Kesuksesan pencapaian swasembada beras pada akhir 2025 kini menjadi parameter keberhasilan kabinet.
Namun, banyak juga yang menilai bahwa sejumlah kementerian teknis dinilai masih gagal menerjemahkan visi “Asta Cita” ke dalam kebijakan pemerintah yang kongkret.
Laporan evaluasi tahunan mencatat ada dua masalah yang cukup kronis dalam kebijakan pemerintah. Yaitu, adanya tumpang tindih regulasi dan lemahnya komunikasi publik. Hal inilah yang memicu spekulasi bahwa sejumlah pos menteri akan segera dikocok ulang.
Ketegasan Prabowo dalam merombak kabinet sejatinya bukan hal baru. Pada September 2025, Presiden melakukan kejutan dengan mengganti lima menteri strategis. Salah satu langkah paling fenomenal adalah mengganti Sri Mulyani dengan Purbaya Yudhi Sadewa di kursi Menteri Keuangan.
Menurut pengamat politik Ikrar Nusa Bhakti, sudah saatnya Presiden Prabowo melakukan Reshuffle Kabinet Merah Putih, Penilaian tersebut dilandasi dari kritikan masyarakat terhadap sejumlah menteri dalam menangani bencana Sumatera.
Ikrar menyebut Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia adalah dua di antara yang harus masuk dafter Reshuffle
Menurut Ikrar, Zulkifli Hasan menjadi memteri yang paling disorot masyarakat karena ulahnya yang dinilai pencitraan, saat datang mengunjungi korban bencana Sumatra sambil memanggul beras dan viral di media sosial.
“Saya beri contoh ya, Zulhas lah ya. ini juga sebetulnya dia adalah seorang politikus yang harusnya ya cukup lama pengalaman politiknya ya. Tapi coba Anda perhatikan, dia malah berupaya untuk apa istilahnya itu menarik simpati dengan pencitraan dengan angkat beras di punggung gitu kan. Harusnya enggak seperti itu loh,” kata Ikrar saat bicara di podcast Abraham Samad.
Ikrar juga menyebut Bahlil. Menurutnya, pernyataan Bahlil yang berbohong ke Presiden Prabowo Subianto soal pemulihan listrik di Aceh perlu mendapat evaluasi serius.
Sementara itu menurut Pengamat Politik dari Universitas Muhammadiyah Jakarta, Usni Hasanudin, “Reshuffle ini adalah mekanisme kontrol Presiden untuk memastikan mesin birokrasi tidak macet. Bagi Prabowo, loyalitas pada visi dan keselarasan kebijakan jauh lebih krusial dibandingkan sekadar akomodasi politik,” ujarnya.
Posisi Kritis dan Nasib Wakil Menteri, Meski Istana bersikeras belum ada pembahasan formal, kabar yang beredar menyebutkan kementerian di sektor hukum, koperasi, dan kesejahteraan sosial masuk dalam pantauan ketat. Tak hanya menteri, perombakan di level Wakil Menteri juga diprediksi akan dilakukan guna membenahi koordinasi lintas sektoral yang selama ini dianggap carut-marut.
Namun, Presiden Prabowo kini berada di posisi pragmatis. Di satu sisi, ia harus menjaga stabilitas koalisi besar. Namun di sisi lain, janji kampanye yang masif dan target pertumbuhan ekonomi tidak memberinya ruang untuk mentoleransi inefisiensi. Jika dalam beberapa bulan ke depan kinerja kementerian tidak menunjukkan lompatan signifikan, diprediksi akan menjadi babak final bagi sejumlah pejabat sebelum wajah-wajah baru diperkenalkan ke publik di Istana Negara.
