Jakarta – Pemerintah memutuskan mempertahankan tarif listrik bagi 13 golongan pelanggan nonsubsidi pada triwulan III 2026 atau periode Juli–September sebagai upaya menjaga daya beli masyarakat dan stabilitas ekonomi nasional.
Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI Muhammad Qodari mengatakan, berdasarkan mekanisme penyesuaian tarif yang berlaku, tarif listrik sebenarnya berpotensi mengalami kenaikan. Namun, pemerintah memilih tidak melakukan penyesuaian untuk memberikan kepastian kepada masyarakat dan pelaku usaha di tengah ketidakpastian ekonomi global.
“Apabila mengacu pada mekanisme penyesuaian tarif yang berlaku, perubahan berbagai indikator tersebut sebenarnya mengarah pada kenaikan tarif listrik. Namun, pemerintah memutuskan untuk tidak memberlakukan penyesuaian tarif karena menjaga stabilitas ekonomi dan daya beli masyarakat menjadi prioritas utama,” ujar Qodari di Jakarta, Senin (6/7/2026).
Menurutnya, kepentingan masyarakat selalu menjadi pertimbangan utama dalam setiap kebijakan pemerintah, termasuk dalam penetapan tarif listrik.
“Bagi pemerintah, prioritas utama adalah memberikan kepastian dan ketenangan bagi masyarakat. Salah satunya dengan tidak menaikkan tarif listrik pada triwulan III tahun 2026,” katanya.
Qodari menjelaskan, penetapan tarif listrik pelanggan nonsubsidi mengacu pada Peraturan Menteri ESDM Nomor 7 Tahun 2024. Dalam aturan tersebut, evaluasi tarif dilakukan setiap tiga bulan dengan mempertimbangkan sejumlah indikator ekonomi, seperti nilai tukar rupiah, harga minyak mentah Indonesia (Indonesian Crude Price/ICP), tingkat inflasi, serta harga batu bara acuan.
Berdasarkan data Kementerian ESDM, realisasi indikator ekonomi selama Februari hingga April 2026 menunjukkan nilai tukar rupiah rata-rata berada di level Rp16.959,32 per dolar AS, harga ICP sebesar 96,12 dolar AS per barel, inflasi sebesar 0,21 persen, serta harga batu bara acuan mencapai 70 dolar AS per ton.
Menurut Qodari, kondisi tersebut sebenarnya menjadi dasar yang mengarah pada kenaikan tarif listrik. Meski demikian, pemerintah memilih mempertahankan tarif guna menjaga stabilitas ekonomi nasional.
Selain pelanggan nonsubsidi, pemerintah juga memastikan tarif listrik bagi 24 golongan pelanggan bersubsidi tetap tidak berubah. Subsidi listrik tetap diberikan kepada pelanggan sosial, rumah tangga berpenghasilan rendah, pelaku usaha kecil, industri kecil, hingga pelaku UMKM.
Ia menambahkan, kebijakan mempertahankan tarif listrik juga memberikan kepastian bagi dunia usaha dalam menyusun rencana produksi maupun investasi.
“Keputusan ini juga memberikan kepastian bagi dunia usaha. Dengan tarif listrik yang tetap, pelaku usaha dapat lebih tenang dalam merencanakan kegiatan produksi dan investasi, sehingga aktivitas ekonomi dapat terus berjalan dengan baik,” ujarnya.
Qodari menegaskan pemerintah akan terus memantau perkembangan ekonomi global maupun domestik agar setiap kebijakan yang diambil tetap tepat sasaran dan mampu memberikan manfaat bagi masyarakat.
“Fokus pemerintah tetap sama, yaitu menjaga stabilitas ekonomi, melindungi daya beli masyarakat, memberikan kepastian bagi dunia usaha, serta memastikan proses pertumbuhan ekonomi Indonesia terus berjalan secara kuat dan berkelanjutan,” pungkasnya.