 DPR RI Said Abdullah memperkirakan alokasi anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada 2027 akan lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya.){kind=link}
Jakarta – Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah memperkirakan alokasi anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada 2027 akan lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya.
“Kalau MBG pasti turun,” kata Said di Kompleks DPR RI, Senin (6/7/2026).
Menurutnya, kebutuhan anggaran program tersebut diperkirakan berada di kisaran Rp174 triliun. Nilai itu lebih kecil dibandingkan alokasi pada tahun sebelumnya yang mencapai Rp268 triliun.
Said menjelaskan, proyeksi tersebut didasarkan pada evaluasi kebutuhan riil pelaksanaan program, termasuk jumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang dibutuhkan serta cakupan penerima manfaat.
“Yang pertama kita ingin melihat dulu dari 27 ribu titik SPPG, seharusnya itu kan 21 ribu kebutuhannya,” ujarnya.
Selain itu, pemerintah juga menghitung kebutuhan layanan bagi sekitar 84 juta siswa di seluruh Indonesia.
“Kemudian yang kedua, kita tinggal hitung untuk melayani 84 juta siswa kita sehingga hitungan saya, kalau juga di luar anggaran pendidikan ada anggaran kesehatan yang masuk, seperti umpamanya stunting, ibu hamil, itu tidak lebih dari Rp174 triliun,” jelasnya.
Meski demikian, Said menegaskan besaran anggaran MBG tahun 2027 masih akan dibahas bersama pemerintah dalam proses penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Keputusan final dijadwalkan ditetapkan pada September mendatang.
“Diketoknya nanti di bulan September. Kan harus bersama pemerintah,” katanya.
Jika mengacu pada perhitungan tersebut, anggaran Program Makan Bergizi Gratis berpotensi berkurang sekitar Rp94 triliun dibandingkan alokasi sebelumnya.
Kendati demikian, politikus PDI Perjuangan itu memastikan penyesuaian anggaran tidak akan mengurangi kualitas pelaksanaan program yang menjadi salah satu prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
“MBG itu jangan sebentar-sebentar yang bombastis anggarannya sedemikian rupa, tapi ketika turun, ‘lah kok turun?’ Yang penting menjaga kualitas,” ujarnya.
Ia menambahkan, perhatian utama pemerintah dan DPR bukan hanya pada besaran anggaran, tetapi juga pada tata kelola program serta kualitas asupan gizi yang diterima para peserta.
“Yang pertama tentu menjaga tata kelola dan kualitas gizi yang diterima oleh anak didik kita. Maka dengan penurunan anggaran itu kualitasnya akan tetap terjaga,” pungkas Said.