Jakarta – Ketua DPR RI, Puan Maharani menegaskan pentingnya proses verifikasi data dalam pelaksanaan program bantuan sosial (bansos). Pernyataan ini disampaikan menyusul analisis Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang menemukan adanya pegawai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tercatat sebagai penerima bantuan subsidi upah (BSU).
“Kalau saya tetap berharap, mengimbau, bahkan meminta terkait dengan hal-hal verifikasi data itu paling penting,” kata Puan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (11/8/2025).
Dia menekankan, pemerintah harus memastikan data yang digunakan akurat dan terkini sebelum memutuskan mengubah atau melanjutkan suatu program bantuan.
“Jadi verifikasi data dulu jangan sampai mengubah satu program tanpa verifikasi data yang baik, yang detail, yang benar karena data itu yang paling penting sebagai pegangan,” ujarnya.
Puan mengungkapkan, saat dirinya menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), koordinasi lintas kementerian dilakukan berdasarkan data terbaru untuk menentukan apakah suatu program perlu diubah, diperbaiki, atau dievaluasi.
Ketua DPP PDIP ini juga mengingatkan agar bansos yang disalurkan tepat sasaran dan diterima oleh mereka yang benar-benar berhak.
“Jangan sampai kemudian rakyat yang berhak mendapatkan semua program itu tidak mendapatkan, malah orang yang tidak berhak mendapatkan program-program tersebut,” ucapnya.
Untuk itu, ia kembali menegaskan agar pemerintah memprioritaskan evaluasi serta pembaruan data sebagai acuan utama kebijakan sosial. “Jadi tolong perbaiki dulu datanya, evaluasi datanya,” pungkasnya.
Sebelumnya, PPATK mengungkap adanya kejanggalan dalam rekening penerima bansos yang disalurkan Kementerian Sosial. Temuan tersebut mencakup penerima bansos yang terindikasi bermain judi online (judol) hingga memiliki saldo puluhan juta rupiah.
Kepala PPATK, Ivan Yustiavandana, memaparkan bahwa dari sekitar 10 juta rekening yang dianalisis, 1,7 juta tidak teridentifikasi menerima bansos, sedangkan 8,3 juta lainnya terdaftar sebagai penerima.
“Namun dari jumlah tersebut, kami masih menemukan sekitar 78 ribu penerima bansos yang pada semester I 2025 terindikasi aktif bermain judi online,” ungkap Ivan usai bertemu dengan Menteri Sosial Saifullah Yusuf di Jakarta, Kamis 7 Agustus 2025.
PPATK juga menemukan sejumlah penerima bansos dengan latar pekerjaan yang dinilai tidak wajar, di antaranya 27.932 pegawai BUMN, 7.479 dokter, serta lebih dari 6.000 eksekutif atau manajer.
