Jakarta – Presiden RI Prabowo Subianto menekankan kepada jajarannya agar tidak boleh ada sedikit pun penyimpangan dalam setiap program yang menjadi prioritas pemerintah. Tak terkecuali untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang saat ini sudah memberi manfaat bagi 44 juta orang.
“Tidak boleh ada sedikit pun penyimpangan. Karena itu sekarang persiapan lebih ketat, pemantauan lebih keras. Kita minta semua prosedur yang perlu diambil, harus diambil,” kata Prabowo saat berkunjung ke Bekasi, Senin (17/11).
“Karena ini adalah uang rakyat, harus disiapkan dengan baik. Persiapannya harus matang, supaya tidak terjadi penyimpangan,” lanjutnya.
Prabowo bersyukur hingga kini program MBG sudah mencapai 44 juta orang dari target 82,9 juta penerima manfaat. Menurutnya, program ini sudah memberikan banyak manfaat bagi rakyat.
“Tapi kita tahu, kita tidak puas karena sasaran kita adalah 82,9 juta (penerima manfaat). Waktu saya datang ke sini, rakyat banyak sekali di jalan. Dan ada anak-anak yang teriak ke saya. Pak, Pak, kami belum terima MBG,” kata Prabowo.
Prabowo menekankan pemerintah bertanggung jawab untuk memenuhi sekitar 40 juta lagi masyarakat yang belum menerima MBG. MeskiPrabowo mengakui masih ada kekurangan.
“Tapi kita ambil alih tanggung jawab,” katanya.
Dan Prabowo kembali menggarisbawahi bahwa kuncinya adalah jangan ada penyimpangan. “Karena itu sekarang persiapan lebih ketat, pemantauan lebih keras. Kita minta semua prosedur yang perlu diambil, harus diambil. (Seperti) alat pembersih ompreng, alat filtrasi air, dan sebagainya.”
Prabowo yakin program MBG sudah banyak memberi manfaat bagi masyarakat. MBG bukan sekadar program makan, tetapi investasi jangka panjang bagi generasi muda.
“Saya hakulyakin mereka merasakan manfaatnya, mereka akan jadi lebih kuat. Dia (siswa) akan makan protein, dia akan jadi lebih tinggi, ototnya lebih baik, tulangnya lebih kuat, sel otaknya lebih cerdas,” kata Prabowo.
Persiapan yang baik adalah kunci agar tidak terjadi lagi kelalaian prosedur. Dengan begitu, Prabowo yakin insiden MBG bisa terus ditekan bahkan bisa sampai 0 persen.
Pemerintah serius mengatasi persoalan keracunan ini. Semenjak kasus keracunan terjadi, pemerintah langsung bergerak memitigasi. Sejumlah dapur bermasalah langsung ditutup.
Langkah evaluasi pun langsung dijalankan, meliputi kewajiban sertifikasi laik higienis bagi satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) atau dapur MBG, evaluasi juru masak, penyederhanaan menu, pemantauan oleh puskesmas, hingga pembentukan satgas penanganan di tingkat daerah untuk memastikan keamanan dan kualitas makanan.
Paralel dengan itu, pemerintah juga memperkuat kerangka regulasi untuk optimalisasi program MBG. Pemerintah menerbitkan Keputusan Presiden (Keppres) terkait Tim Koordinasi dan Peraturan Presiden (Perpres) terkait Tata Kelola Penyelenggaraan MBG.