Prabowo: Gaji ke-13 ASN-PPPK-TNI-Polri Cair Juni 2025

Jakarta – Presiden Prabowo Subianto mengumumkan gaji ke-13 bagi para ASN, PPPK, TNI-Polri akan diberikan pada Juni 2025.

“Gaji ke-13 akan dibayar pada awal tahun ajaran baru sekolah, yaitu bulan Juni tahun 2025,” ungkap Prabowo di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa 11 Maret 2025.

Prabowo mengatakan, telah menandatangani PP Nomor 11 tahun 2025 yang mengatur perihal kebijakan pemberian THR dan gaji ke-13 bagi aparatur negara.

THR dan gaji ke-13 tahun 2025 akan diberikan kepada seluruh aparatur negara di pusat dan di daerah termasuk PNS, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, prajurit TNI dan Polri, para hakim, serta para pensiunan dengan jumlah total mencapai 9,4 juta penerima.

Besaran gaji ke-13 dan THR yang diterima oleh para ASN pusat, prajurit TNI-Polri dan hakim akan meliputi gaji pokok, tunjangan melekat, serta tunjangan kinerja penuh 100%.

Sementara itu, bagi ASN daerah, besaran gaji ke-13 serta THR mereka akan diberikan sama dengan ASN pusat dan sesuai dengan kemampuan daerah masing-masing. Kemudian, bagi pensiunan akan diberikan sebesar uang pensiun bulanan.

Kebijakan yang telah ditetapkan ini diharapkan Prabowo dapat membantu masyarakat dalam mengelola kebutuhan mereka selama mudik dan libur lebaran Idulfitri 1446 H.

“Saya ucapkan terima kasih kepada Menteri Keuangan, Menpan RB yang telah bekerja keras untuk mempersiapkan hal-hal ini. Saya juga ucapkan terima kasih kepada aparatur negara, para hakim, para prajurit TNI-Polri di mana pun bertugas,” kata Prabowo.

Berita Lainnya

KPK Ungkap Alasan Amankan Istri Kedua Bupati Kuansing dalam OTT

Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjelaskan alasan mengamankan Suci Nita Edwar, istri kedua Bupati Kuantan Singingi (Kuansing) Suhardiman Amby, dalam operasi tangkap tangan...

KPK Buka Peluang Periksa Menhut dalam Kasus Gratifikasi Pelepasan Hutan di Kuansing

Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuka kemungkinan untuk memanggil Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni dalam penyidikan kasus dugaan gratifikasi terkait pengurusan pelepasan kawasan...

KPK Periksa Peran Kemenhut dalam Kasus Kuansing

Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami dugaan keterlibatan Kementerian Kehutanan dalam perkara gratifikasi terkait pengurusan pelepasan kawasan hutan produksi terbatas (HPT) yang...

Stay Connected

0FansSuka
0PengikutMengikuti
0PelangganBerlangganan

FEED NEWS