Jakarta, – Pemerintah sudah mulai mempersiapkan penyelenggaraan ibadah haji tahun 2027 atau 1448 Hijriah dengan menyusun berbagai langkah strategis, mulai dari perencanaan tahapan, skema pembiayaan, hingga peningkatan kualitas layanan bagi jemaah.
Deputi Bidang Kemitraan dan Hubungan Media Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI Kurnia Ramadhana, mengatakan persiapan haji 2027 dimulai lebih awal agar seluruh tahapan dapat berjalan sesuai jadwal yang ditetapkan pemerintah Arab Saudi.
“Persiapan penyelenggaraan ibadah haji 1448 Hijriah/2027 Masehi telah dimulai sejak saat ini, mencakup penyusunan timeline tahapan yang mengikuti jadwal pemerintah Arab Saudi, serta penyusunan usulan BPIH beserta rinciannya yang telah kami serahkan kepada DPR RI,” ujar Kurnia dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu (15/7).
Istana Buka Suara soal Desakan KPK Ambil Alih Kasus Febrie, Masyarakat Diminta Hormati Proses Hukum
Kurnia menjelaskan untuk skema pembiayaan haji, pemerintah tetap mengusulkan komposisi pendanaan sebesar 60 persen dari nilai manfaat hasil pengelolaan dana haji oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) dan 40 persen dari Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) yang dibayarkan jemaah. Ini demi meringankan beban calon jemaah haji dalam membayar BPIH.
“Meringankan beban riil jemaah sekaligus mengantisipasi lonjakan biaya layanan di Arab Saudi,” ucapnya.
Bertalian dengan itu, pemerintah pun mempercepat penyelesaian sejumlah isu strategis demi menyiapkan penyelenggaraan haji 2027 yang lebih baik. Di antaranya melalui perencanaan berdasarkan asumsi kuota, penguatan pemeriksaan istithaah kesehatan, penyusunan skema pendanaan kekurangan biaya penerbangan, percepatan negosiasi layanan dengan perusahaan penyedia layanan haji (syarikah), hingga percepatan pengalihan aset Barang Milik Negara (BMN) yang mendukung penyelenggaraan haji.
Selain itu, Kurnia menegaskan pemerintah akan memperketat pemeriksaan kelayakan kesehatan (istithaah) bagi calon jemaah untuk menekan angka kesakitan dan kematian selama berada di Tanah Suci. Pelatihan bagi petugas haji di tingkat pusat ataupun daerah juga akan diperkuat agar pelayanan kepada jemaah semakin optimal.
“Pemeriksaan kelayakan kesehatan jemaah (istithaah) akan diperketat guna menekan angka kesakitan dan kematian jemaah di Tanah Suci,” katanya.
Pemerintah pun berkomitmen meningkatkan layanan kesehatan di Arab Saudi, menyempurnakan tata kelola penyembelihan hewan dam, serta meningkatkan kualitas layanan akomodasi, transportasi, dan konsumsi bagi jemaah.
Kurnia menegaskan pembenahan tata kelola layanan di Mina akan terus dilakukan dengan memastikan penggunaan kuota haji sesuai ketentuan serta menjalankan proses pengadaan layanan secara lebih efisien, transparan, dan akuntabel.
“Langkah-langkah ini menjadi bagian dari komitmen pemerintah untuk terus menghadirkan penyelenggaraan haji yang semakin aman, nyaman, dan berorientasi pada kebutuhan jemaah,” tutup Kurnia.