Jakarta – Pemerintah terus berupaya menjaga stabilitas energi nasional di tengah tekanan geopolitik di kawasan Asia Barat yang telah berlangsung lebih dari satu bulan dan berdampak ke berbagai negara, termasuk Indonesia. Upaya ini dilakukan melalui kebijakan yang dinilai proporsional, terukur, dan adaptif.
“Pemerintah terus memantau perkembangan ini dan mengambil langkah yang proporsional, terukur, dan adaptif,” kata Staf Khusus Wakil Presiden Tina Talisa dikutip dari keterangannya, Kamis (2/4/2026).
Menurutnya, penerapan kebijakan Transformasi Budaya Kerja Nasional yang mulai berlaku sejak 1 April 2026 merupakan bagian dari respons terhadap dinamika global yang terus berubah.
Hari Pangan Sedunia Rakyat Minta Pemerintah Bentuk Kementerian Peternakan Perkuat Ketahanan Gizi
Tina juga menyampaikan bahwa pemerintah terbuka terhadap berbagai pandangan yang muncul, termasuk terkait penerapan sistem kerja jarak jauh atau Work From Home (WFH).
“Work from home bukan berarti berhenti bekerja atau beristirahat, melainkan penyesuaian cara kerja agar tetap produktif dalam situasi yang dinamis,” kata Tina Talisa.
Ia menilai, pengalaman selama pandemi COVID-19 telah menunjukkan bahwa layanan pemerintahan serta aktivitas ekonomi tetap dapat berjalan meskipun sebagian dilakukan secara jarak jauh.
Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa perubahan yang dilakukan hanya menyangkut metode kerja, bukan komitmen pelayanan kepada masyarakat yang tetap menjadi prioritas utama pemerintah.
Sektor-sektor yang membutuhkan kehadiran langsung, seperti tenaga kesehatan, layanan darurat, transportasi, hingga pelayanan publik tatap muka, dipastikan tetap beroperasi secara penuh tanpa pengurangan layanan.
Dari sisi energi, kebijakan ini juga dinilai memberikan dampak positif berupa efisiensi konsumsi bahan bakar minyak (BBM), seiring menurunnya mobilitas harian, khususnya perjalanan pulang-pergi di kota besar.
Meski terjadi pergeseran penggunaan energi ke sektor rumah tangga, pemerintah menilai efisiensi secara keseluruhan tetap dapat dicapai dengan pengaturan yang tepat tanpa mengurangi produktivitas.
Pemerintah menegaskan bahwa langkah ini merupakan bagian dari proses adaptasi berkelanjutan, dengan pendekatan yang menyeimbangkan antara optimalisasi layanan publik, efisiensi sumber daya, serta keberlangsungan aktivitas masyarakat di tengah situasi global yang masih dinamis.