Jakarta – Muhammad Mardiono resmi ditetapkan sebagai Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) periode 2025–2030. Ia terpilih secara aklamasi dalam Muktamar X PPP yang digelar di Jakarta Utara, Sabtu 27 September 2025.
“Saya ingin menyampaikan selamat kepada Pak Mardiono atas terpilihnya secara aklamasi dalam muktamar ke-10 yang baru saja kami ketuk palunya,” ujar Pimpinan Sidang Muktamar, Amir Uskara, dalam konferensi pers.
Pemilihan Dipercepat Karena Situasi Darurat
Awalnya, pemilihan ketua umum dijadwalkan pada hari terakhir muktamar, 29 September 2025. Namun, agenda dipercepat karena situasi yang dinilai darurat setelah muncul kericuhan antar kader.
“Diatur dalam pasal 11 AD/ART, maka proses bisa dipercepat dan kemudian ini kita anggap sebagai penyelamatan dalam kondisi yang sangat darurat,” jelas Mardiono.
Ia menambahkan, mayoritas peserta muktamar menyetujui langkah percepatan itu. Menurutnya, 28 Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) yang mewakili sekitar 80 persen suara telah menyatakan dukungan.
Kericuhan Warnai Muktamar X PPP
Sejak awal pembukaan muktamar, tensi politik internal terlihat tinggi. Saat Mardiono berpidato, sebagian kader meneriakkan “Perubahan, perubahan,” sementara pendukungnya membalas dengan yel-yel “Lanjutkan, lanjutkan.”
Situasi sempat diredam dengan lantunan sholawat, namun keributan kembali pecah setelah pengesahan aklamasi diumumkan. Adu mulut berujung perkelahian fisik hingga mengakibatkan sejumlah kader mengalami luka di kepala dan bibir.
“Saya menyayangkan terjadinya keributan yang menimbulkan korban. Ada kader kami yang saat ini dirawat di rumah sakit,” kata Mardiono.
Bahkan, Ketua Majelis Pertimbangan PPP, Muhammad Romahurmuziy (Gus Romy), sempat dievakuasi dari lokasi untuk menghindari bentrokan lebih lanjut.
Meski diwarnai insiden, Mardiono menegaskan bahwa proses pemilihan tetap berjalan secara konstitusional dan sah menurut AD/ART partai.
