KPK Sita Uang Ratusan Juta dari Penggeledahan Kantor Agen TKA dan Pejabat di Kemnaker

Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hingga kini terus melakukan pengusutan dugaan kasus korupsi pengurusan izin Tenaga Kerja Asing (TKA) di Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker). Selasa 3 Juni 2025, KPK menggeledah dua kantor agen pengurusan Tenaga Kerja Asing (TKA) dan rumah Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kemnaker.”Penyidik melakukan penggeledahan terkait perkara pemerasan pengajuan (Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing) di Kemenaker yang dilakukan di beberapa tempat di Jabodetabek,” kata Juru Bicara (Jubir) KPK Budi Prasetyo di Jakarta, Selasa 3 Juni 2025.Budi mengatakan, kantor dua agen yang digeledah yakni PT DU di Jakarta Selatan dan PT LIS di Jakarta Timur. Dalam penggeledahan ini, kata dia, Penyidik KPK menemuka sejumlah dokumen yang diduga terkait dengan kasus ini.Sementara dari PT LIS, KPK menemukan catatan aliran uang pengurusan RPTKA di Kemnaker. Budi menerangkan, rumah pejabat Kemnaker yang digeledah KPK berada di Jakarta Selatan.”Penyidik mengamankan dokumen aliran uang terkait pengurusan RPTKA, buku tabungan yang digunakan sebagai rekening penampungan serta uang tunai sekitar Rp300 juta serta beberapa sertifikat bukti kepemilikan kendaraan bermotor,” katanya.Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan delapan tersangka. Namun untuk identitasnya belum diungkapkan ke publik.KPK berhasil menghimpun pemerasan ini yang mencapai Rp53 miliar. Sebanyak 11 mobil dan dua motor disita dalam tindak pidana yang terjadi sejak 2019.

Berita Lainnya

KPK Ungkap Alasan Amankan Istri Kedua Bupati Kuansing dalam OTT

Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjelaskan alasan mengamankan Suci Nita Edwar, istri kedua Bupati Kuantan Singingi (Kuansing) Suhardiman Amby, dalam operasi tangkap tangan...

KPK Buka Peluang Periksa Menhut dalam Kasus Gratifikasi Pelepasan Hutan di Kuansing

Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuka kemungkinan untuk memanggil Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni dalam penyidikan kasus dugaan gratifikasi terkait pengurusan pelepasan kawasan...

KPK Periksa Peran Kemenhut dalam Kasus Kuansing

Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami dugaan keterlibatan Kementerian Kehutanan dalam perkara gratifikasi terkait pengurusan pelepasan kawasan hutan produksi terbatas (HPT) yang...

Stay Connected

0FansSuka
0PengikutMengikuti
0PelangganBerlangganan

FEED NEWS